Demi Membantu Korban Sipil di Gaza, Dewan Keamanan PBB Ajukan Resolusi Jeda Kemanusiaan

JawaPos.com - Dewan Keamanan PBB menyerukan “jeda kemanusiaan” di Jalur Gaza pada hari Rabu (15/11).

Resolusi tersebut diajukan setelah terjadi serangan terus menerus dari pasukan Israel ke kota Gaza.

Dilansir dari Arab News pada Kamis (16/11), resolusi tersebut disiapkan oleh Malta dan didukung oleh 12 suara.

Mereka menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan diberlakukan di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari agar bantuan dapat menjangkau warga sipil di wilayah yang terkepung.

Tiga negara tidak memberikan suaranya atau abstain, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Rusia.

Para diplomat mengatakan untuk menunggu anggota yang lainnya dan menjadwalkan pemungutan suara sampai mereka yakin akan keberhasilannya.

Setelah serangan militan Hamas terhadap Israel pada tanggal (7/10), dan pemboman balasan Israel di Jalur Gaza, dewan tersebut mencoba untuk mengadopsi beberapa resolusi, namun tidak berhasil.

Empat rancangan undang-undang tersebut gagal pada bulan Oktober, sehingga mengungkap ada perpecahan dukungan dalam konflik Israel dan Palestina, dengan Rusia dan Tiongkok di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain.

Dihadapkan pada ketidakmampuan DK PBB untuk bertindak, Majelis Umum PBB pada tanggal (27/10) mengadopsi mayoritas teks yang tidak mengikat yang menyerukan “gencatan senjata demi kemanusiaan.”

Amerika Serikat dan Israel menentang teks tersebut karena tidak menyebutkan Hamas.

Dengan dipimpin oleh 10 anggota tidak tetap, Dewan Keamanan meluncurkan perundingan baru mengenai sebuah resolusi, namun perundingan tersebut terhenti pada kata-kata yang digunakan untuk menyerukan penghentian pertempuran, betapapun singkatnya.

Amerika Serikat menentang penggunaan istilah “gencatan senjata,” kata para diplomat. Istilah lain yang muncul adalah “jeda”.

“Saya tahu kita semua kecewa dengan kelambanan Dewan Keamanan dalam 40 hari terakhir,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Jun Zhang, Rabu (15/11).

Utusan Malta untuk PBB, Vanessa Frazier mengatakan “anggota Dewan Keamanan bersatu dalam mengeluarkan suara.”

Meskipun mengakui “perbedaan” antara posisi mereka, dia mengatakan ke-15 anggotanya memiliki “keinginan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan kelonggaran” kepada warga sipil.