Akademisi Ilmu Politik Thailand Sebut Partai Pheu Thai Miliki Peluang Untuk Pimpin Koalisi Baru

JawaPos.com - Seorang akademisi Ilmu Politik Thailand mengatakan bahwa Partai Pheu Thai memiliki peluang bagus untuk menjadi pemimpin koalisi baru. Ini jika Partai Move Forward (MFP) dan pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, tidak dapat memenangkan pemilihan perdana menteri baru di parlemen.

Dikutip dari BangkokPost.com, Olarn Thinbangtieo dari Burapha University mengatakan sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak kedua di parlemen, Pheu Thai akan dapat mengambil alih kekuasaan dari MFP dan membentuk koalisi baru, mungkin bersama dengan beberapa partai besar lainnya di luar aliansi yang dipimpin oleh MFP.

Menurutnya, aliansi saat ini terdiri dari delapan partai, termasuk Pheu Thai.

"Yang harus dilakukan Pheu Thai adalah menunggu dan melihat apa pilihan terbaiknya - kandidat perdana menteri partai itu sendiri atau partai lain yang akan membentuk aliansi politik baru," ucap Olarn.

Ia juga menambahkan bahwa, jika Pita kembali gagal memenangkan pemilihan perdana menteri, Pheu Thai mungkin harus memutuskan apakah mereka harus tetap bersama aliansi yang dipimpin MFP atau berpindah haluan untuk membentuk aliansi baru dengan partai-partai seperti Bhumjaithai atau Palang Pracharath.

Mengenai kemungkinan para pendukung MFP turun ke jalan setelah Pita gagal dalam pemungutan suara pada Kamis (13/7), Olarn mengatakan bahwa hal itu sepertinya mustahil  saat ini karena Pita masih memiliki kesempatan untuk kembali memperebutkan kursi perdana menteri.

Akademisi ilmu politik lainnya juga memiliki pandangan yang sama dengan Olarn, termasuk Wanwichit Boonprong dari Universitas Rangsit, Stithorn Thananithichot dari King Prajadhipok's Institute, dan Thanaporn Sriyakul dari Universitas Kasetsart.

Mereka menilai bahwa para senator yang abstain atau tidak memberikan suara pada pemungutan suara hari Kamis menyatakan bahwa sikap MFP yang menentang Pasal 112 KUHP, atau hukum lese majeste, merupakan alasan mengapa mereka tidak akan mendukung Pita sebagai perdana menteri baru Thailand.

Lebih lanjut, para akademisi berpikir bahwa Pita dan MFP tidak memiliki kesempatan untuk mengubah kebijakan terhadap  Pasal 112 (Pasal terkait perlindungan bagi keluarga kerajaan dari penghinaan dan sejenisnya) setelah menjadikannya bagian penting dari kampanye pemilihan mereka.