Area Seluas 5,2 Hektare di JLS Tulungagung yang Rencananya akan Dibangun Rest Area Alami Kendala Terkait AMDAL

JawaPos.com - Salah satu titik di jalur lintas selatan (JLS) Tulungagung yang rencananya akan digunakan sebagai rest area mengalami sedikit kendala terkait proses pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Meski mengalami kendala, Pemkab Tulungagung tetap ingin pembangunan rest area segera terlaksana agar keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di area tersebut dapat tertata dengan baik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung Santoso menjelaskan bahwa ada tiga titik lokasi yang direncanakan akan dibangun rest area JLS.

Baca Juga: Pembangunan Fisik Dimulai pada April 2024, Pembebasan Tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung Baru Capai 70,45 Persen

Tiga lokasi tersebut mempunyai luasan yang berbeda-beda. Satu titik seluas 2 Hektare (Ha), satu titik seluas 3 Ha dan satu titik lagi seluas 5,2 Ha.

Untuk titik yang luasannya di bawah 5 Ha, untuk pemanfaatannya hanya dengan melakukan perjanjiannya kerja sama (PKS) dengan pihak perhutani.

Sedangkan untuk titik yang luasannya di atas 5 Ha harus dibuatkan dokumen AMDAL terlebih dahulu sebelum digunakan.

Baca Juga: Tawarkan Pemandangan Syahdu! 3 Pantai di Pelosok JLS Tulungagung Mulai Jadi Incaran Wisatwan

"Yang luasan diatas 5 Ha harus berizin dulu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Untuk pembuatan AMDAL kita masih tahap koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur," jelasnya, dikutip dari Radar Tulungagung (Jawa Pos Group).

Dalam proses pembuatan AMDAL di satu titik tersebut, Santoso menyebut bahwa ada sedikit permasalahan yang dihadapi. Masalahnya, pembuatan AMDAL tidak bisa dilakukan oleh instansi pengelolanya.

Hal itu karena sebagai perangkat daerah yang akan mengelola lokasi tersebut, DLH tidak bisa serta merta membuat AMDAL begitu saja. Sehingga proses pembuatannya akan dilakukan oleh KLHK dengan pengajuan dari DLH Tulungagung.

Baca Juga: 19 Hektare Lahan di Kota dan Kabupaten Kediri Masih Diupayakan BPN untuk Pembebasan Proyek Tol Kediri-Tulungagung

"Beda kalau yang mengelola nanti adalah dinas lain misalnya, maka pembuatan AMDAL cukup tanda tangan Kepala DLH serta Gubernur Jawa Timur," paparnya.