Jokowi Batal Ngantor di IKN Juli dan Tawarkan Investasi ke Abu Dhabi, Saat 17-an Infrastruktur yang Siap Baru 15 Persen

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), kemarin (16/7). Salah satu yang bakal menjadi pembahasan adalah investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

UEA dan Indonesia memiliki perjanjian kemitraan komprehensif, yakni Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Menurut dia, kemitraan strategis antara Indonesia dan UEA mencakup energi bersih yang ditandai dengan kerja sama pengembangan energi surya di Waduk Cirata.

Salah satu investasi yang masuk dalam pembahasan adalah IKN. Dalam lawatan ke UEA nanti, ada beberapa perjanjian business-to-business (B-to-B) yang ditandatangani. Kedua pemimpin negara akan melihat proses penandatanganan itu.

Jokowi menyebut bahwa Otorita IKN (OIKN) memang dibentuk untuk menarik investor. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang IKN, yakni terkait hak guna usaha yang mencapai 190 tahun.

’’Kami ingin OIKN betul-betul diberi kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya. Baik investasi dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa APBN hanya membangun kawasan inti. Dengan begitu, kawasan di luar itu diharapkan menggunakan dana dari investor. ’’Yang lainnya (di luar kawasan inti) kami berharap pada investasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung alasan belum berkantor di IKN. Sebelumnya, dia menargetkan Juli sudah berkantor di IKN. ’’Airnya juga dalam proses disiapkan. Listriknya sebentar lagi masuk. Listrik sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada perlu waktu,” tuturnya.

Hingga pertengahan Juli, belum ada tanda-tanda Jokowi akan berkantor di IKN. Molornya persiapan infrastruktur menjadi penghambat. ’’Tiap hari hujan terus. Hujan deras banget, jadi memang banyak pekerjaan yang mundur,” kata Jokowi.

Namun, dia tidak risau karena menurutnya mundurnya target dalam proyek besar merupakan hal biasa.

Selanjutnya, dia menyebut pembangunan IKN memang butuh waktu lama. ’’Jangan dibayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” ungkapnya.

Jokowi memperkirakan pada upacara HUT Ke-79 RI, baru 15 persen infrastruktur yang siap. ’’Ini masih memerlukan investasi. Masih memerlukan investor, itu yang sedang kami kejar,” ujarnya.

Bantah Pembatasan Subsidi BBM

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga membantah pembatasan subsidi BBM pada 17 Agustus nanti. Wacana itu muncul setelah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perlu pembatasan subsidi energi. ’’Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” ujar Jokowi singkat. (lyn/c7/ttg)