5 Tahun Rancang Bangun IKN, Mungkinkah Terwujud Gagasan Smart City?

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Memorial Park di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2024).

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk melaksanakan proses pemindahan Ibu Kota Negara, dari sebelumnya di Jakarta menjadi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota sendiri banyak menuai pro dan kontra, apalagi di tengah isu mandegnya investor yang membuat pengembangan IKN murni mengandalkan APBN.

Kendati menuai pro dan kontra, proses pemindahan Ibu Kota ke tempat baru tetap berjalan dan tanpa terasa, rancang bangun IKN sudah memasuki tahun kelima. Pemindahan Ibu Kota rencananya akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap.

Tahap pertama (2022 – 2024) akan dilakukan pembangunan infrastruktur dasar untuk menampung 500 ribu penduduk, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR dan pembangunan perumahan di area utama IKN. Presiden Jokowi juga memerintahkan agar Perayaan HUT ke – 79 RI pada 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara walaupun ide ini masih tarik ulur dan kabarnya akan diselenggarakan secara hybrid saja.

Baca Juga: Jika Orang Memiliki Pemikiran Independen, Inilah 9 Perilaku yang Akan Mereka Tampakkan dalam Keseharian

Untuk periode 2025-2035 (tahap kedua) menjadi periode pembangunan IKN sebagai area inti dengan dilakukanya pengembangan fase kota berikutnya, seperti pusat inovasi, ekonomi, penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, dan menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas.

Kemudian pada tahap ketiga (2035 – 2045) Otorita IKN akan menyiapkan pembangunan infrastruktur dan ekosistem 3 (tiga) kota (Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan) untuk menjadi destinasi Foreign Direct Investment (FDI) untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia.

Diharapkan IKN dapat penjadi 5 besar destinasi investasi utama di Asia Tenggara dengan mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan, implementasi enablers ekonomi sirkuler, dan juga mengembangkan pusat inovasi dan talenta.

Baca Juga: 6 Fakta Pahit yang Harus Anda Ketahui Sebelum Menginjak Usia 30 Tahun, Baca Sebelum Terlambat!

Ditahap terakhir (2045 – selanjutnya) IKN diharapkan dapat menumbuhkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” dengan memanfaatkan 100 persen energi terbarukan dan mencapai net zero-carbon emission dengan jumlah penduduk di Kota Nusantara dapat lebih dari 1 juta jiwa.

Yang menarik dari pengembangan Ibu Kota baru ini adalah IKN akan dibangun dengan mengimplementasikan konsep “smart city” dengan berlandaskan delapan prinsip, yaitu; (1) mendesain sesuai kondisi alam, (2) Bhineka Tunggal Ika, (3) terhubung, aktif, dan mudah diakses, (4) rendah emisi karbon, (5) sirkuler dan tangguh, (6) aman dan terjangkau, (7) kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan (8) peluang ekonomi untuk semua.

Omong-omong soal smart city, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat menjelaskan, konsep smart city sendiri merupakan gagasan yang sudah banyak diterapkan di banyak negara-negara maju.

Baca Juga: Seleksi Capim dan Dewas KPK, Agus Rahardjo Minta Pansel Tak Beri Karpet Merah ke Individu Tertentu

"Secara mudah, smart city adalah konsep menyajikan informasi keadaan suatu kota secara komprehensif dan real time. Dampaknya kepada masyarakat adalah pelayanan yang semakin cepat dan mudah, mulai dari sampah, lalu lintas, tata kota dan sebagainya," terang Prof Suhono dihubungi JawaPos.com.

Informasi tersebut selanjutnya dapat diakses melalui sebuah controlling room. Tujuannya adalah agar pemimpin dapat mendapatkan informasi secara langsung,

dan dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat.

Smart city sendiri seperti namanya merupakan konsep kota pintar. Di banyak negara, konsep tersebut sudah banyak diterapkan untuk berbagai keperluan yang sifatnya pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Baca Juga: Kampanye #ForABetterWorld dan Peace Generation Indonesia

Institut Pengembangan Manajemen dan Universitas Teknologi dan Desain Singapura memberi peringkat kota-kota dalam Smart City Index menurut kriteria teknologi, ekonomi, dan manusia (misalnya, kualitas hidup, lingkungan, dan inklusivitas).

Dalam Smart City Index 2023, terdapat 15 kota cerdas teratas adalah, secara berurutan, Zürich, Oslo, Canberra, Kopenhagen, Lausanne, London, Singapura , Helsinki, Jenewa, Stockholm, Hamburg, Beijing, Abu Dhabi, Praha dan Amsterdam. Sejak indeks pertama kali diterbitkan pada tahun 2019, Zürich dan Oslo selalu berada di posisi pertama dan kedua.

Sementara di Indonesia, gagasan smart city mulai banyak digaungkan di beberapa wilayah seperti Jakarta, Tangerang, Surabaya dan Bandung. Terkait dengan smart city di Indonesia, Prof Suhono yang juga merupakanGuru besar bidang teknologi informasi ITB itu memaparkan, dalam realitanya, penerapan smart city bukan perkara mudah.

Baca Juga: DPP INSA Bidang Penumpang dan Roro Sebut Angkutan Roro Butuh Perhatian dan Insentif dari Pemerintah

"Kebanyakan konsep smart city di Indonesia ini kan datang dari swasta. Karena apa? Karena memang tidak mudah. Salah satu yang kita paling rasakan saat ini adalah ada Gojek, Grab dan transportasi daring. Kemudian di beberapa daerah, konsep smart city juga dijalankan developer swasta," lanjut Prof Suhono.

Hal tersebut masuk ke dalam tantangan smart city dari sisi anggaran. Sehingga, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu melakukan kemitraan dengan swasta (public private partnership) sebagai solusi.

Prof Suhono lebih jauh menerangkan, makna kata 'cerdas' dalam konsep kota pintar (smart city) adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.

"Yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang kita punya sedemikian rupa sehingga quality of life (kualitas hidup)-nya meningkat. Jadi ujungnya adalah quality of life meningkat. Sustainability (keberlangsungan), resiliency (ketahanan), dan yang ketiga adalah smart (cerdas)," lanjutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah permasalahan, seperti tentang iklim, sampah, dan transportasi, akan menjadi masalah yang selalu dihadapi sebuah kota, dimana masyarakat dan komunitas tinggal, termasuk juga nantinya di IKN.

Baca Juga: AHM Kalibrasi Layanannya Lewat Kontes KLHN, 8.430 Konstestan Ikut Seleksi

Namun, hal-hal tersebut dapat dihadapi dengan pengelolaan yang menggabungkan konsep keberlangsungan, ketahanan, serta kecerdasan itu sendiri. Walaupun, tantangan implementasi smart city sendiri paling besar datang dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan.

"Tantangan paling besar smart city adalah dari pemerintah sendiri, kepala daerahnya. Setiap periode kan pemimpin berganti, mau nggak pemimpin selanjutnya melanjutkan yang sudah ada. Jadi keberlanjutan, sustainability," terang Prof Suhono.

Kalau bicara infrastruktur, memang smart city sendiri memerlukan infrastruktur dan menjadi salah satu tantangan. Tapi hal tersebut, menurutnya bukan persoalan besar dan bisa diatasi.

Sebab infrastruktur jaringan telekomunikasi sendiri, sebagai penunjang utama smart city yang membutuhkan konektivitas, saat ini memang di Indonesia sedang berkembang sangat pesat. Tantangan lainnya, yaitu mengubah pola pikir masyarakat dalam berbagai hal.

Dalam konteks IKN dan gagasan smart city-nya, sejauh pembangunan IKN, Prof Suhono menyebut kalau pemerintah kurang melibatkan para ahli dan akademisi di bidang tersebut yang ada di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi tantangan untuk mewujudkan gagasan smart city tersebut yang menurut Prof Suhono, jika diukur dengan waktu, butuh waktu belasan tahun untuk bisa mengimplementasikannya.

Sebagai gambaran, gagasan smart city di IKN sendiri diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Misalnya pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon yang mana semua hal tersebut terintegrasi satu sama lain.

Baca Juga: Cuan! 2 Sukuk Milik Pegadaian Oversubscribe mencapai Rp 2,2 Triliun

Kendati demikian, untuk dapat menerapkan konsep smart city ini harus memahami dulu proses dan prosedur perencanaan suatu kota serta kebutuhan warga di dalamnya serta kapasitas dari pemangku kepentingan wilayah tersebut dan tersedianya infrastruktur dasar dan transportasi yang terintegrasi. Yang mana, saat ini kedua hal tersebut juga masih mengawang-awang di IKN.

"Ini tantangannya luar biasa, mewujudkan smart forest city di IKN. Apalagi Presiden Jokowi juga meminta untuk dipindah dalam waktu cepat. Tapi kan memang, membangun kan tidak mudah, karena menyangkut peradaban dan infrastruktur, apalagi dalam waktu yang cepat.

Lalu, kapan konsep smart city di IKN bisa terwujud? Prof Suhono menilai bahwa hal tersebut sangat tergantung kepada berbagai faktor. Presiden boleh saja punya banyak keinginan, namun menurutnya perlu digaris bawahi, keinginan harus melihat pada kenyataannya.

"Tentu keinginan itu bagus namun harus dilihat sejauh mana keinginan tersebut bisa terjadi dengan kondisi yang nyata baik itu kolaborasi dengan luar maupun kemampuan dalam negeri dan seterusnya. Perlu dievaluasi sedemikian rupa sehingga antara keinginan dan kenyataan itu tidak jauh," tegas Prof Suhono.

Untuk waktunya, Prof Suhono memprediksi bahwa paling tidak, pengembangan konsep smart city di IKN baru bisa dirasakan manfaatnya 15-20 tahun lagi. Hal tersebut melihat pada progres pembangunan IKN yang saat ini jika di persentasekan, angkanya baru berada di 15 persen.

"Saya kalau lihat dari berbagai artikel kan saat ini progresnya sekitar 15 persen, tantangannya luar biasa, kan. Kalau 15 persen selama tiga tahun, per tahun 5 persen, ya berarti butuh 20 tahun kan itu," tandas Prof Suhono.