DPP INSA Bidang Penumpang dan Roro Sebut Angkutan Roro Butuh Perhatian dan Insentif dari Pemerintah

JawaPos.com–DPP INSA (Indonesian National Shipowners Association) melihat kondisi persaingan angkutan roro penumpang dengan moda transportasi lain sangat ketat. Terutama dengan pesawat terbang dan perusahaan pelayaran nasional baik kapal penumpang BUMN maupun logistik kontainer swasta.

Apalagi ditambah fasilitas dermaga sandaran kapal penumpang di pelabuhan sangat minim, sehingga kapal sering harus menunggu tempat sandaran antara 3 hingga 12 jam. Wakil Ketua Bidang Roro dan Penumpang DPP INSA Rachmatika Ardiyanto mengatakan, dari sisi angkutan penumpang, kapal roro harus bersaing dengan kapal penumpang milik perusahaan BUMN (PT Pelni) yang mendapatkan subsidi hibah kapal dan PSO (public service obligation) dengan nilai yang sangat besar dari pemerintah.

”Sedangkan kami, mulai dari investasi kapal hingga biaya operasional semuanya dibiayai sendiri,” ungkap Rachmatika di Surabaya.

Rachmatika menyebut tarif yang dikenakan perusahaan kapal roro kepada penumpang tidak bisa terlalu tinggi karena pertimbangan sensitivitas pasar. Apabila selisih tarif sedikit saja, pasar akan berpindah.

”Hal ini karena penumpangnya adalah masyarakat kelas bawah,” tandas Rachmatika Ardiyanto.

Terlebih saat ini beredar isu terkait rencana kebijakan penurunan harga tiket pesawat dengan menghapus beberapa komponen biaya yang ada. Antara lain seperti penghapusan berbagai pajak mulai dari BBM, spare part yang selama ini dikenakan untuk penerbangan, dan bahkan biaya kepalabuhanan seperti ground handling, landing fee, dan lain-lain.

”Semua pembebasan biaya itu bertujuan agar tarif tiket pesawat bisa lebih murah dan terjangkau. Padahal kita tau pengguna pesawat adalah segmen atas. Yang seharusnya tidak terlalu terpengaruh dengan besaran tarif. Jika tarif tiket pesawat dipaksa turun dengan fasilitas insentif, tarif tiket pesawat mendekati dengan tarif kapal penumpang dan tentu kondisi itu membuat perusahaan kapal penumpang roro semakin terpuruk. Karena penumpang akan berpindah ke pesawat yang memiliki keunggulan dari sisi kecepatan waktu tempuh,” ujar Rachmatika.

Saat ini pun, kapal roro untuk rute-rute tertentu dikatakan Rachmatika sudah kesulitan bersaing dengan pesawat karena harganya hampir sama. Misal untuk penerbangan Surabaya-Balikpapan sempat hanya di kisaran harga Rp 600.000, sedangkan kapal roro dengan tujuan yang sama Rp 450.000. Selisihnya sangat tipis.

Apalagi, lanjut dia, jika biaya penerbangan mendapatkan insentif dari Pemerintah, tentu harga tiket pesawat akan semakin lebih murah. Tentu ini bisa menghancurkan perusahaan pelayaran penumpang.

Sementara dari sektor barang, kapal roro angkutan laut juga harus bersaing dengan kapal kontainer. Kapal kontainer cenderung lebih efisien, karena dengan besaran kapal yang sama bisa mengangkut barang hingga lima sampai tujuh kali lipat karena kontainer bisa di staking atau ditumpuk jauh lebih banyak dari yang diangkut kapal roro. Dengan demikian, kapal kontainer bisa menerapkan harga jauh lebih murah jika dibandingkan kapal roro.

”Hal ini terpaksa kami ikuti juga, karena jika tidak, maka tidak ada pemilik barang yang mau mengikuti kapal roro. Sebagai gambaran bila dibandingkan dengan lintas penyeberangan misalnya, Padangbai-Lembar, harga tiket truk per mil adalah Rp 100 ribu/mil. Sedangkan Kapal Roro untuk lintas Semarang-Kumai tarif per mil sebesar Rp 40ribu/mil. Jadi terpaksa tarif kapal roro long distance harus lebih murah sebesar 60 persen dari kapal angkutan penyeberangan,” ujar Rachmatika.

Kondisi itu jika tidak diperhatikan dan didukung pemerintah, seperti halnya sektor transportasi udara, pengusaha pelayaran penumpang roro akan kesulitan mengoperasikan kapal. Dan dikhawatirkan sisi kenyamanan dan keselamatan penumpang akan dikorbankan sebelum tidak bisa mengoperasikan kapal.

Rachmatika berharap agar pemerintah tidak menganaktirikan perusahaan pelayaran swasta yang selama ini telah memberikan sumbangsih cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan lintas wilayah. Dia mendorong pemerintah memberikan perlakuan setara kepada operator kapal penumpang swasta.

”Kami juga menginginkan bahwa perlakuan tersebut yang diberikan kepada kami selaku operator kapal penumpang swasta, seperti misalnya biaya sandar yang lebih murah, pembebasan pajak BBM dan spare part, pembebasan biaya PNBP dan biaya yang lain seperti halnya moda udara. Sehingga ada kesetaraan yang sama dengan lainnya, karena kami sudah tidak mendapatkan subsidi PSO,” ujar Rachmatika Ardiyanto.