Pemerintah Kebut Pembangunan IKN, Gelontor Rp 37,41 Triliun

JawaPos.com – Pemerintah mengebut pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa digunakan Agustus mendatang. Anggaran yang disiapkan tahun ini mencapai Rp 37,41 triliun.

Besaran anggaran untuk IKN itu terungkap dalam rapat kerja (raker) antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Senayan, kemarin (6/6). Menurut Basuki, anggaran untuk IKN per 30 Mei sebesar Rp 37,41 triliun.

”Itu berdasarkan data per 30 Mei 2024,” kata Basuki.

Anggaran Rp 37,41 triliun itu antara lain digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,57 triliun. Yaitu, pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A, lanjutan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang progresnya mencapai 100 persen, serta pembangunan embung KIPP dengan progres capaian 96 persen.

Selanjutnya, infrastruktur jalan dan jembatan menelan anggaran Rp 17,56 triliun. Dengan perincian, pembangunan jalan tol IKN 5A dengan progres 85 persen, tol IKN 3B progres 83 persen, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II yang mencapai progres 74 persen.

Kemudian, jalan akses bandara VVIP dengan progres 18 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dengan progres 14 persen, dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dengan progres 10 persen serta jalan feeder (distrik) di kawasan IKN dengan capaian 73 persen.

Anggaran dari APBN itu juga diperuntukkan infrastruktur permukiman sebesar Rp 11,42 triliun. Perinciannya, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dengan progres 65 persen. IPA ditargetkan sudah bisa berfungsi pada Juli mendatang.

Proyek berikutnya adalah jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku Paket 2 dengan progres 95 persen, gedung Istana Negara dan lapangan upacara dengan progres 69 persen, serta pembangunan kantor kementerian koordinator yang sudah mencapai progres 64 persen. ”Kami harap semua infrastruktur itu bisa berfungsi pada Juli mendatang,” papar Basuki.

Plt kepala Otorita IKN itu mengatakan, pihaknya juga sedang membangun infrastruktur perumahan di IKN. Anggaran yang disiapkan untuk tahun ini Rp 6,86 triliun. Saat ini ada 12 tower rumah susun (rusun) yang sedang dibangun. Hunian itu diperuntukkan bagi ASN, Polri, BIN, dan Paspampres.

Menurut Basuki, total rusun untuk hunian ASN, Polri, BIN, dan Paspampres yang dibangun di IKN sebanyak 47 tower. Yang sudah topping off sebanyak 14 tower. Dia berharap sebanyak 12 tower sudah bisa beroperasi pada Agustus mendatang. ”Insya Allah pada Agustus nanti 12 tower bisa beroperasi,” bebernya.

Dalam forum raker tersebut, sejumlah anggota komisi V mempertanyakan pelaksanaan proyek prestisius tersebut. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sri Rahayu bertanya terkait gambaran secara keseluruhan pengerjaan proyek IKN Nusantara. Selama ini dia hanya membaca dan melihat di media massa. ”Kami komisi V tidak pernah mengetahui gambarannya seperti apa, sejauh mana sarana dan prasarana di sana, seperti apa bangunan-bangunannya,” katanya.

Dia juga mempertanyakan pemerintah yang menargetkan infrastruktur di IKN sudah bisa digunakan pada Agustus mendatang. Menurut dia, target itu akan sulit tercapai. Sri juga mengingatkan terkait anggaran proyek IKN yang sangat besar. ”Kalau lihat di media, kayaknya masih begitu-begitu saja (progresnya, Red). Padahal, Agustus sebentar lagi,” ucapnya. (tyo/lum/lyn/c17/fal)