Salah Hitung Produksi Beras sejak 1997, JK Merasa Bersalah

JawaPos.com - Segudang permasalahan membayangi perberasan nasional. Setelah polemik impor beras antara Kemendag dan Bulog, kali ini terungkap kesalahan penghitungan data produksi beras secara nasional. Ironisnya, kesalahan penghitungan tersebut terjadi sejak 1997.

Kini pemerintah memperbarui metode penghitungan data produksi beras. Kali ini dengan memanfaatkan data-data dari citra satelit dan mengecek langsung ke lahan pertanian.

Hasilnya, luas lahan baku sawah mencapai 7,1 juta hektare dengan total produksi 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 32,42 juta ton beras sampai Desember tahun ini.

Data hasil pembaruan tersebut memiliki selisih signifikan jika dibandingkan dengan angka ramalan (aram) I atau perkiraan produksi Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 83,4 juta ton GKG (setara 46,50 juta ton beras) hingga akhir 2018. Kementan selama ini menetapkan aram produksi berdasar hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui adanya kesalahan metode dalam penghitungan data produksi beras sejak 1997. Dengan kesalahan itu, jumlah produksi beras seolah-olah terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, kenyataannya, area lahan pertanian berkurang sekitar 1,5 persen per tahun dan jumlah penduduk terus bertambah.

"Maka, pada akhirnya angka (perkiraan produksi, Red) yang terakhir dari (Kementerian) Pertanian itu 80 juta ton gabah (83,4 juta ton GKG, Red)," ujar JK sesudah memimpin rapat penyelarasan data produksi dan konsumsi beras di Kantor Wakil Presiden kemarin (22/10). Dia menegaskan, berdasar data citra satelit dan data di lapangan, perkiraan produksi 80 juta ton gabah yang dirilis Kementan itu terlalu berlebihan.

Wartawan yang menunggu di ruang konferensi pers diminta datang langsung ke ruang rapat. Semua peserta rapat masih lengkap. Dalam rapat tersebut tidak tampak Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Rapat itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan Kepala BPS Suhariyanto.

Perwakilan sejumlah instansi juga menghadiri rapat. Di antaranya perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Sedangkan dari Kementan ada Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi.

Atas permasalahan penghitungan tersebut, JK pun turut merasa bersalah karena saat menjadi wakil presiden pada 2004-2009 tidak segera mengevaluasi data produksi beras.

"Walaupun dulu masih mendekati, tahun 2004-2005, masih sekitar 60 juta ton (GKG, Red)," ungkap JK yang pernah memimpin Bulog.

Dalam tiga tahun terakhir sejak rapat terbatas di Kantor Presiden pada 27 Januari 2016, pemerintah mencari metode yang terbaik untuk memastikan keakuratan data produksi beras. Semua lembaga, mulai BPS, Kementerian ATR/BPN, BPPT, Lapan, hingga BIG, bekerja sama memetakan jumlah lahan baku sawah, luas panen, dan perhitungan produktivitas per hektare. "Semua yang dipakai ini ada dua (data), satelit dan lapangan. Setelah (ada data) satelit, dicek di lapangan. Tiga tahun ini dikerjain," ujar JK.

Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari Lapan kemudian diolah BIG dengan menggunakan metode cylindrical equal area (CEA) untuk memilah sawah dan bukan sawah. Metode itu menghasilkan angka luas sawah yang aktual sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Selanjutnya, verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN. Sampai saat ini verifikasi dua tahap tersebut telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi, yang merupakan 87 persen dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. Untuk provinsi lainnya, verifikasi dua tahap diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

Dari hasil penghitungan itu, jumlah lahan baku sawah dalam lima tahun terakhir berkurang 635 ribu hektare menjadi tinggal 7,1 juta hektare. Dengan penghitungan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), total lahan panen sampai September 2018 sebesar 9,5 juta hektare. Sebab, ada lahan yang bisa lebih dari sekali panen dalam setahun. Sedangkan sampai akhir 2018 total 10,9 juta hektare.

Berdasar data tersebut, diperkirakan GKG sebanyak 49,65 juta ton sampai September 2018. Selanjutnya, hingga Desember 2018, diperkirakan GKG 56,54 juta ton atau setara beras 32,42 juta ton.