KPK Telusuri Jejak Kotor Rommy hingga Gresik

JawaPos.com - KPK terus melacak jejak kotor mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) di Kementerian Agama (Kemenag). Kemarin tim KPK turun ke Gresik, Jawa Timur. Mereka menggeledah ruang kerja M. Muafaq Wirahadi, mantan kepala Kemenag Gresik yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan.

Penggeledahan ruang kerja Muafaq yang dilantik sebagai kepala Kemenag Gresik pada 11 Januari 2019 itu berlangsung 2,5 jam. Tujuh anggota lembaga antirasuah tersebut tiba di kantor Kemenag di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik, pukul 09.45. Mereka naik tiga mobil. Dua mobil diperuntukkan anggota KPK. Satu mobil lain berisi petugas keamanan dari Polda Jatim yang membawa senjata laras panjang.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Gresik Munir menyaksikan tujuh penyidik KPK menggeledah ruang kerja Muafaq. Seorang staf Kemenag memberikan satu dus air mineral untuk tim KPK. Namun, suguhan itu ditolak.

Selama penggeledahan, anggota Sabhara Polda Jatim mengawal pintu masuk gedung utama tempat Muafaq. Ruang kerja Muafaq itu telah disegel petugas KPK sejak Jumat (15/3). "Penggeledahan hanya di ruang kerja Pak Muafaq. Semua sudut diperiksa," kata Munir yang juga kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Gresik itu.

Petugas KPK hanya membawa berkas-berkas. Termasuk berkas kepegawaian. Tidak ada uang yang dibawa. "Berkas-berkas itu sebagian besar ada di meja Pak Muafaq," tegasnya. "Saya hanya menandatangani sembilan lembar berita acara. Mereka bekerja sangat profesional," imbuhnya.

KPK juga telah menyambangi rumah Muafaq. Tim satuan tugas (satgas) yang digawangi penyidik senior KPK itu sempat bertemu dengan keluarga Muafaq. Dari pertemuan tersebut, didapati sejumlah informasi yang berkaitan dengan latar belakang Muafaq sebagai kepala Kantor Kemenag Gresik.

"Kami juga menerima informasi bahwa ada beberapa pihak yang kami indikasikan adalah KPK gadungan, datang ke rumah (Muafaq, Red) dan meminta uang," jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Terkait dengan perkembangan perkara suap jual beli jabatan Kemenag, KPK belum melangkah lebih jauh. Saat ini mereka masih fokus pada pencarian bukti-bukti untuk menguatkan penyidikan pada tiga tersangka. Selain Muafaq, dua tersangka lain adalah Romahurmuziy dan Kepala Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. "Untuk proses penyidikan, saat ini KPK fokus pada perkara tiga tersangka itu," ungkap Febri.

Namun, KPK tetap membuka peluang mengembangkan pengusutan perkara yang berkaitan dengan indikasi pidana korupsi lain. Febri menyarankan masyarakat untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. "Silakan sampaikan informasi kepada KPK," pinta Febri.

Menag Lukman Masih Bungkam

Temuan uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu di laci ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin masih menjadi bola liar. Hingga kemarin, Lukman tak mau menyebutkan sumber uang tersebut. Dia berkilah harus mengklarifikasi dahulu ke KPK. Politikus PPP itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menceritakan urusan yang terkait dengan pokok perkara sebelum mengklarifikasi ke KPK. Lukman berdalih harus menghormati lembaga hukum.

"Saya harus menghormati institusi KPK. Jadi, secara etis tidak pada tempatnya saya sampaikan hal yang saya belum sampaikan kepada KPK," katanya di Jakarta kemarin (20/3).

Komentar tersebut sama persis ketika dia hadir di kantor Kemenag untuk melihat ruang kerjanya setelah digeledah KPK. Jawaban yang sama dia lontarkan ketika ditanya apakah benar Haris Hasanuddin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim berkat lobi-lobi Romy.

Lalu, dari mana sumber uang ratusan juta yang misterius itu? Sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, tidak wajar seorang menteri menyimpan uang tunai sebanyak itu di laci meja kerja. Kuat dugaan, uang tersebut bukan dana operasional menteri (DOM). "Kalau perjalanan dinas, menteri nggak mungkin bawa uang sendiri karena nggak bakal pergi sendirian," ujar sumber itu.

Pegawai KPK yang bertugas di bidang penindakan itu pun mencurigai bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas. "Kalau uang halal, pastinya simpan di rumah," terangnya. KPK secara resmi belum menentukan kapan akan mengklarifikasi Menag terkait dengan uang itu.