Gagasan Kedua Cawapres Dinilai Belum Maksimalkan Perspektif HAM

JawaPos.com - Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah menilai perspektif HAM belum difokuskan oleh dua calon wakil presiden dalam debat ketiga Pilpres 2019. Adapun tema debat ketiga itu mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Menurutnya, prinsip HAM menjadi teramat penting untuk disinggung. Sebab, dia menilai hal itu berkaitan dengan tanggungjawab negara. "Strategi kebijakan dan taktis berdasarkan prinsip dasar HAM memang secara spesifik tidak muncul. Jadi perspektif HAM tidak muncul secara khusus gitu dalam konteks (tema debat) ini. Lebih ke soal politik anggaran, kemudian soal pelayanan yang akan dilakukan, dan seterusnya," kata Hairansyah, dalam diskusi dengan tajuk 'Catatan Kritis Terhadap Komitmen HAM Cawapres' di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3).

Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal ini menekankan, dalam prinsip HAM, indikator terpenuhinya hak dalam pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya mencakup empat hal.

Pertama, ketersediaan. Aspek ini mencakup fasilitas, infrastruktur dan tenga. Ia melihat dalam debat ketiga, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno belum bisa mengeksplorasi aspek ini.

"Jadi eksplorasi terhadap masing-masing calon itu masih sangat terbatas. Padahal kalau kita lihat ada problem yang kaitannya dengan fasilitas infrastruktur dan tenaga itu yang tidak tersentuh terlalu banyak," ujar dia.

Kedua, aksesibilitas. Mencakup prinsip tanpa diskriminasi, terjangkau dan informatif. Menurut Hairansyah, aksesibilitas di tema-tema debat ketiga ini masih menjadi masalah.

"Misalnya masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak terlayaninya seluruh warga negara secara baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun pendidikan," tukas dia.

Dia mencontohkan, kedua cawapres belum mengeksplorasi lebih jauh strategi mereka menghadirkan program-program secara merata dan berkeadilan. Misalnya, terkait akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di pelosok dan masyarakat adat.

"Prinsipnya kami melihat kelompok rentan ini belum terlayani dengan baik. Misalnya juga di kesehatan, soal kelompok disabilitas bisa mandiri menggunakan fasilitas kesehatan yang diberikan itu juga masih jauh dari harapan," tutur dia.

Ketiga, akseptabilitas yang mencakup penghormatan budaya, etika, kelompok minoritas, komunitas dan sensitivitas gender. "Misal ketika program pendidikan dilakukan apakah muatan lokal menjadi bagian dari yang diperhatikan sebagai sebuah nilai tambah," sambungnya.

Keempat, kualitas yang meliputi keterampilan aparatur, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dan layanan yang prima. "Belum ada terobosan yang dilakukan. Misalkan apakah catatan penggunaan teknologi informasi itu harusnya bagian dari mempermudah proses pelayanan prima yang dimaksud, misalkan. Kami melihat perdebatan yang dilakukan 17 Maret kemarin belum mampu mengeksplorasi persoalan secara komprehensif," pungkasnya.