Viral Pecatan Marinir TNI AL Ikut Operasi Militer Rusia, ISESS: Peringatan keras bagi Negara

JawaPos.com - Seorang desertir bernama Satria Arta Kumbara membuat geger warganet. Pecatan Korps Marinir TNI AL itu secara terang-terangan mengaku ikut bergabung dalam operasi militer Rusia.

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai hal itu sebagai peringatan keras bagi negara, khususnya TNI sebagai kesatuan yang pernah membawahi Satria.  

”Kasus ini adalah peringatan keras bahwa dalam era keterbukaan informasi dan konflik global yang kian kompleks, loyalitas, disiplin, dan kehormatan militer Indonesia tidak hanya diuji di medan latihan dan operasi dalam negeri. Tetapi, juga dalam dinamika global yang membutuhkan ketegasan sikap negara,” kata Co-Founder ISESS Khairul Fahmi, Sabtu (10/5). 

Menurut Fahmi, jika kasus Satria tidak segera ditangani oleh negara, akan berpotensi menciptakan efek domino.

Misalnya bermunculan eks prajurit TNI lainnya, baik pensiunan maupun desertir, yang merasa bahwa jalan menjadi kombatan asing adalah opsi karir yang sah. 

”Tanpa beban moral, hukum, maupun risiko sanksi negara,” imbuhnya. 

Tidak hanya itu, dengan munculnya Satria, Fahmi yakin publik pun bertanya-tanya. Apakah pecatan Korps Marinir TNI AL itu satu-satunya mantan prajurit dan WNI yang ikut dalam operasi militer asing sebagai tentara bayaran.

Menurut dia, kasus Satria juga menunjukkan adanya potensi kasus serupa yang luput dari pantauan negara. 

”Langkah preventif harus segera diperkuat. Negara perlu memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit purnawirawan dan individu yang keluar dari TNI karena pelanggaran seperti desersi. Penegakan hukum terhadap desersi juga tidak boleh berhenti di administrasi internal,” ujarnya. 

Fahmi menilai perlu ada penegakan konsekuensi pidana dan pengawasan lintas kementerian. Termasuk koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN), jika ada potensi keterlibatan individu dalam aktivitas militer asing dan konflik di luar negeri.

Dia bahkan mendorong pemerintah segera memberi sanksi tegas kepada Satria. Yakni berupa pencabutan kewarganegaraan. Sebab, hal itu bisa dilakukan jika yang bersangkutan benar-benar secara aktif terlibat dalam aktivitas militer negara lain tanpa izin dari presiden dan negara.