Mungkinkah Pendidikan Tinggi Gratis?

Anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk bidang pendidikan di 2023 adalah sebesar 612,2 triliun rupiah, sedangkan untuk 2024 telah dianggarkan sebesar 680,8 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini seharusnya cukup untuk menanggung suatu pendidikan gratis yang bermutu di Indonesia jika saja ia dikelola secara baik, tepat, dan benar tanpa korupsi.

Dengan asumsi bahwa gedung sudah tersedia, biaya terbesar bidang pendidikan adalah gaji guru dan dosen di sekolah-sekolah dan universitas negeri. Total guru dan dosen di sektor publik adalah sekitar 2 juta orang. Jika untuk menjaga kualitas dan kehidupan yang layak, mereka digaji rata-rata 10 juta rupiah per bulan, total biaya gaji 2 juta dosen dan guru selama setahun adalah 240 triliun rupiah.

Terdapat sekitar 200.000 sekolah negeri (SD sampai SMA) di Indonesia dengan jumlah siswa sekitar 25 juta orang. Jika biaya operasional sekolah tersebut rata-rata 2 juta rupiah per siswa per tahun, dalam setahun biaya operasional sekolah di Indonesia adalah 50 triliun rupiah. Diumpamakan biaya maintenance, biaya pelatihan guru, dan biaya lain-lain untuk seluruh sekolah negeri Indonesia adalah juga 50 triliun rupiah, total semua dana penyelenggaraan untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 340 triliun rupiah.

Dengan demikian, terdapat sisa sekitar 300 triliun rupiah lagi yang dapat digunakan untuk pendidikan tinggi dan riset. Ini adalah jumlah yang fantastis yang dapat menutupi semua biaya kuliah sekitar 3,4 juta mahasiswa yang sekarang kuliah di 125 PTN di seluruh Indonesia, membangun laboratorium sains canggih tiap tahun, serta membiayai riset-riset perguruan tinggi yang berkualitas. Jika 100 triliun rupiah saja yang dialokasikan untuk riset, Indonesia menjadi negara dengan dana riset tertinggi di dunia atau hampir 1 persen dari PDB-nya.

Jadi, dengan anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN tersebut pendidikan tinggi yang gratis disertai kualitas yang baik bisa dilaksanakan Indonesia dengan catatan adanya kemauan politik, tata kelola keuangan yang baik, serta bebas korupsi.

Apalagi jika presiden mendatang mengerti bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah kunci kemajuan Indonesia, tak ada alasan untuk tak mewujudkan pendidikan tinggi gratis untuk semua. (*)

---

*) OKKY MADASARI, Sastrawan dan akademisi