Arab Saudi Optimis Haji 2026 Lebih Baik Setelah Dipegang BPH, Wacana Pemangkasan Kuota 50 Persen Dibatalkan

JawaPos.com - Wacana pemangkasan kuota haji 2026 sebanyak 50 persen membuat publik Indonesia geger. Karena bisa berdampak antrian kian panjang. Kabar baik disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak. Bahwa wacana tersebut hampir dipastikan batal. Alias tinggal wacana saja. 

Kabar tersebut disampaikan Dahnil kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (11/6) malam. Setibanya dari Arab Saudi sebagai bagian dari Amirul Hajj, Dahnil langsung memberikan pernyataan pers. Dia menyampaikan sejumlah evaluasi. Termasuk kabar pemangkasan kuota haji Indonesia sebanyak 50 persen. "Karena tahun ini kewenangan BP Haji adalah fungsi dukungan dan fungsi pengawasan. Kami maksimalkan fungsi pengawasan," jelasnya. 

Dia lantas menjelaskan kronologi sampai muncul informasi pemangkasan kuota haji Indonesia sebanyak 50 persen. Informasi ini muncul dalam pertemuan antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dengan Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf di Saudi. Pihak Saudi lebih dahulu mengapresiasi upaya Presiden Prabowo membentuk badan khusus setingkat Kementerian yang spesifik membidangi haji dan umrah. 

Sehingga cocok dengan Saudi, yang mempunyai Kementerian Haji dan Umrah. "Mereka (Arab Saudi) menyampaikan bahwasannya ini yang kami tunggu-tunggu. Kenapa? Karena Indonesia itu jamah hajinya paling besar dan tidak mudah untuk mengurusi jamah haji sebesar jamah haji Indonesia," jelasnya. 

Selanjutnya Dahnil mengatakan Kementerian Haji dan Umrah Saudi melalui Deputi Kelembagaan Luar Negeri menyampaikan penyesalan karena pengelolaan haji oleh otoritas Indonesia yang agak buruk pada tahun 2025 ini. Pemerintah Saudi juga mengklarifikasi tidak ada pernyataan dari Kerajaan Saudi Arabia kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia bahwasannya mereka minta maaf. Dahnil menegaskan pihak Saudi langsung klarifikasi ke BPH pernyataan tersebut tidak benar. 

Dahnil mengatakan yang benar adalah Deputi Kerjasama Lembaga dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Saudi menyampaikan bahwasannya tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia itu agak buruk. "Nah itulah kemudian di Kementerian Haji dan Umroh menyatakan kepada Pak Kepala (BPH) bahwasannya ada wacana di Kementerian Haji dan Umroh untuk mengurangi kuota haji Indonesia 50 persen," tuturnya.

Dia mengaku wacana itu yang membuat mereka agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi wacana itu tinggal wacana. Alias hampir pasti batal. "Karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Agama. Dan Presiden (Prabowo) membentuk badan setingkat Kementerian," tuturnya. Maka Pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah menyatakan ada harapan perbaikan pengelolaan haji di Indonesia dengan manajemen baru.

"Nah oleh sebab itulah wacana untuk pemotongan 50 persen itu tidak kami kembangkan. Karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang baru dibentuk ini akan berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan," katanya. Perbaikan utama haji di tangan BPH adalah transparansi, integritas, dan akuntabilitas.