Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 11 Juni 2025 | 13.15 WIB

Safari Wukuf Diisukan Berbayar, Menag Nasaruddin Tegaskan Itu Pembayaran Badal oleh KBIHU

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa jamaah haji Indonesia saat pemulangan di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6). (MCH) - Image

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa jamaah haji Indonesia saat pemulangan di Hotel Moro Alalameyah, Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6). (MCH)

JawaPos.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa isu pungutan liar dalam pelaksanaan safari wukuf pada Kamis, 5 Juni 2025 lalu tidak benar. Hal ini ditegaskannya dalam wawancara di Makkah, Selasa (10/6), sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025 yang kini memasuki fase pemulangan jemaah.

Menag menjelaskan bahwa informasi mengenai adanya pungutan dalam safari wukuf telah ditelusuri oleh pihak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Hasilnya, pungutan tersebut tidak berasal dari petugas safari wukuf yang merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

“Ya, misalnya juga ada misinformasi. Saya berikan satu contoh, ada pungutan yang dilakukan di safari wukuf. Ternyata dicek oleh Pak Irjen lengkap dengan nama-namanya, ternyata itu bukan pungutan dari safari wukuf,” tegas Nasaruddin.

Ia meluruskan bahwa pembayaran tersebut ternyata merupakan biaya untuk pelaksanaan badal haji, bukan untuk safari wukuf. “Tetapi itu badal pembadalan, lengkap nama-namanya. Ya mungkin pengucapannya safari wukuf, tapi dengan badal itu beda,” jelasnya.

Menurut Menag, pembayaran tersebut meliputi berbagai layanan yang memang dibutuhkan oleh jemaah, terutama mereka yang tidak bisa melaksanakan rukun haji secara mandiri karena kondisi kesehatan.

“Jadi memang ada pembayaran untuk umrah wajibnya, tawaf ifadah, dan memang badalnya itu sendiri. Ada banyak hal yang dibayar,” katanya.

Menag menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan dilaksanakan oleh petugas resmi dari PPIH, melainkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). “Tapi yang dilakukan itu KBIHU, bukan petugas kita,” tandasnya.

Melalui penjelasan ini, Menag berharap tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa klarifikasi telah diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

“Jadi saya sekaligus mengklirkan bahwa informasi yang berkembang itu tidak benar, tidak akurat, dan itu sudah kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag mengakui bahwa setiap tahun selalu ada catatan yang perlu diperbaiki. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada kasus luar biasa yang terjadi pada musim haji tahun ini.

“Memang kami mendapat catatan-catatan penting untuk perbaikan tahun-tahun mendatang. Tapi insya Allah secara umum, boleh juga ditanyakan ke jamaah lain, ada kasus-kasus tertentu rutinlah setiap tahun, tidak ada kasus istimewa pada tahun ini,” pungkasnya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore