Kekurangan Kuota Petugas Haji, Kemenag Tempuh Jalur Diplomasi dengan Arab Saudi

JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan adanya keterbatasan kuota petugas haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada seluruh negara, termasuk Indonesia. Dalam regulasi yang diatur dalam sistem e-Hajj, setiap negara hanya mendapatkan kuota petugas sebesar 1 persen dari total jamaah haji.

Padahal, menurut Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Musta’in Ahmad, komposisi tersebut jauh dari memadai untuk mengawal dan mendampingi jamaah haji asal Indonesia yang tahun ini berjumlah 221 ribu orang.

“Kalau hanya 1 persen, berarti petugasnya hanya 2.210 orang. Sementara kloter kita saja ada 525,” ujar Musta’in dalam kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Bimtek PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (15/4).

Untuk diketahui, satu kelompok terbang (kloter) biasanya terdiri dari 5 petugas, yakni satu ketua kloter, satu pembimbing ibadah, satu dokter, dan dua perawat. Jika dikalikan 525 kloter, maka setidaknya dibutuhkan 2.625 petugas kloter. Artinya, jumlah ini saja sudah melebihi kuota yang ditentukan Saudi.

Belum lagi kebutuhan petugas non-kloter yang jumlahnya juga signifikan, mulai dari yang bertugas di bandara, hotel, sektor transportasi, hingga layanan konsumsi. Musta’in menyebut, kondisi ini menjadi tantangan tahunan yang terus diupayakan solusinya lewat pendekatan diplomatik.

“Kita bersyukur Pak Menteri dan Pak Dirjen sudah melakukan diplomasi kepada otoritas Arab Saudi, supaya kuota petugas bisa dipahami bukan sekadar angka. Tapi dilihat dari konteks layanan yang dibutuhkan jamaah kita yang kebanyakan lansia dan berasal dari daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang sangat beragam,” ungkapnya.

Menurutnya, karakter jamaah haji asal Indonesia sangat khas dan menuntut pendampingan ekstra. Mulai dari segi kesehatan, pemahaman terhadap ibadah, hingga kebutuhan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan Kemenag tidak hanya menuntut penambahan angka kuota, tapi juga menggarisbawahi urgensi konteks pelayanan.

“Saya yakin, teman-teman petugas ini semua terpanggil. Tinggal bagaimana kita membersamai semangat mereka dengan pelatihan yang optimal,” ujar Musta’in.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian bimtek menjadi prioritas utama agar petugas siap mental dan fisik sebelum terjun langsung ke lapangan. Setelah kegiatan Bimtek selesai pada 20 April, petugas akan memiliki waktu jeda beberapa hari untuk kembali ke rumah sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, termasuk ke Madinah mulai 27 April.

Dengan jumlah petugas yang terbatas dan kompleksitas layanan yang tinggi, Musta’in menegaskan pentingnya efisiensi dan koordinasi yang baik di antara seluruh unsur PPIH. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus bareng-bareng, harus kompak,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia berharap pemerintah Arab Saudi dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah haji asal Indonesia. Apalagi, banyak di antara mereka masuk kategori risti atau risiko tinggi, yaitu lansia atau orang dengan kondisi kesehatan rentan.

Diplomasi ini diharapkan mampu membuka ruang kebijakan yang lebih fleksibel bagi Indonesia, baik dalam hal jumlah petugas, maupun peran-peran yang dapat mereka emban selama masa operasional haji. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji dari tahun ke tahun.