Hadir di Munas XII PERBARINDO, Ketua Komisi XI DPR Apresiasi Kontribusi BPR dan BPRS Majukan UMKM

JawaPos.com - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dinilai punya peran penting dan strategis dalam mendukung perekonomian di tingkat alar rumput. Dalam menjalankan bisnisnya, prinsip kehati-hatian, tata kelola pengelolaan risiko, dan integritas merupakan prasyarat mutlak yang harus dijalankan dalam menjaga keberlanjutan perbankan. 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kontribusi besar BPR dan BPRS yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO) dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

Ini disampaikan Misbakhun dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo dan Seminar Nasional bertemakan "Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR–BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional" di Jakarta, Senin (19/10/2026)

"Saya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para anggota Perbarindo. Karena kalau itu [pendampingan usaha mikro dan kecil] tidak dilakukan, siapa lagi yang memberikan penghargaan, yang memberikan apresiasi terhadap semua pengorbanan tersebut? Menggerakkan ekonomi nasional itu tidak hanya dari mesin besar, tetapi juga mesin kecil yang membuat engine yang namanya perekonomian nasional itu bergerak maju," ujar Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Perbarindo, Senin (19/10/2026).

Di hadapan 498 pelaku industri BPR dan BPRS, Misbakhun menilai, peran BPR dan BPRS secara agregat sangat besar sehingga tidak bisa dianggap kecil. Perbarindo sebagai wadah industri BPR dan BPRS, lanjutnya, memiliki peran signifikan di akar rumput, tetapi masih butuh keberpihakan, afirmasi, dan dukungan politik. "Komisi XI konsisten memperjuangkan bagaimana peran industri BPR dan BPRS ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional kita."

Baca Juga: Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR

Munas XII Perbarindo dihadiri Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Perbarindo. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso. Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perbarindo Periode 2022 – 2026, membuka Munas XII dan Seminar Nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Ayahandayani, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit UMKM dari industri BPR dan BPRS sangat signifikan melampaui pertumbuhan kredit UMKM bank umum. Di sisi lain, sektor UMKM juga terus bertumbuh. Hal ini menjadi potensi industri BPR dan BPRS untuk terus mendukung pengembangan UMKM.

"Masih banyak peluang industri BPR dan BPRS untuk terus berkontribusi terhadap UMKM. Dukungan selama ini BPR dan BPRS terhadap usaha kecil dan mikro menjadi kontribusi yang luar biasa. Tentunya kita harus cermati perlunya agility bagaimana beradaptasi karena kita melihat perkembangan lingkungan di sekitar kita, perkembangan teknologi yang luar biasa. Kemudian perkembangan produk pembiayaan kepada UMKM."

Sementara itu, Burhanuddin Abdullah, Pakar Ekonomi Indonesia, menilai bahwa BPR BPRS tidak boleh selamanya mendefinisikan dirinya kecil dari ukuran bank, sebaliknya harus mendefinisikan dirinya dari besarnya perubahan yang mampu diciptakan bagi masyarakat. Cara pandang ini, kata dia, perlu masuk ke dalam budaya, model bisnis, dan ukuran keberhasilan industri BPR dan BPRS. 

"Nasabah memandang BPR dan BPRS sebagai mitra keuangan yang membantu membangun masa depan usahanya. Sebaliknya, bank memandang keberhasilan nasabah sebagai bagian dari keberhasilannya sendiri,” tutur Burhanuddin dalam seminar ini.