Indonesia Dorong Tarif Nol Persen untuk Sawit, Kakao, dan Karet dalam Perundingan dengan AS

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers seusai Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA ke-14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia memastikan proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terus berlanjut dengan pendekatan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan nasional. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan tarif baru setelah pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025.

Dalam kesepakatan tersebut, tarif perdagangan antara kedua negara disepakati turun dari 32 persen menjadi 19 persen. Saat ini, seluruh proses penyusunan legal drafting tengah dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap klausul kesepakatan selaras dengan regulasi nasional, komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Indonesia berencana melanjutkan perundingan tahap berikutnya usai pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada akhir November 2025.

“Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur, serta sebagai bentuk kehatian-hatian diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, Jumat (31/10).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia–AS, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sejumlah produk unggulan Indonesia bisa memperoleh tarif nol persen dalam perjanjian baru ini.

“Produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong perlakuan khusus bagi komoditas strategis, terutama yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan global. Tak hanya fokus pada tarif, pembahasan juga mencakup aspek non-tarif seperti standar kualitas dan ketentuan sertifikasi ekspor.

Langkah ini, menurut Airlangga, dilakukan untuk memastikan agar kebijakan tarif tidak hanya mendorong daya saing ekspor, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dalam proses negosiasi, pemerintah menegaskan seluruh strategi diplomasi ekonomi akan dijalankan dengan prinsip “fair and square trade” perdagangan yang adil dan berimbang.

“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat,” pungkas Haryo Limanseto.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam membangun kemitraan ekonomi yang setara dengan negara-negara besar, tanpa mengorbankan prinsip kemandirian dan kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan, setiap perjanjian yang dihasilkan akan berorientasi pada hasil konkret bagi masyarakat dan dunia usaha.