Transpuan Pertama yang Menduduki Jabatan Publik, Bunda Mayora Tolak Tawaran 5 Partai demi Tetap Dampingi Kelompok Rentan

Memperjuangkan KTP bagi kalangan transpuan yang terabaikan, mengajak para perempuan berorganisasi, serta mendorong bantuan untuk petani dan peternak merupakan sebagian yang diperjuangkan Bunda Mayora. Kini dia ikut berusaha mengegolkan aturan kota ramah HAM.

EDI SUSILO, Jakarta

---

”TADI baru mengunjungi beberapa keluarga. Sempat nengok ke gereja juga tadi pagi (kemarin pagi). Nanti malam (tadi malam) baru ke gereja mengikuti misa,” ujar Hendrika Mayora Victoria kepada Jawa Pos yang menghubunginya dari Jakarta kemarin (24/12).

Di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), tempat tinggal Bunda Mayora, sapaan akrab Hendrika Mayora Victoria, sehari menjelang Natal, orang-orang tengah sibuk. Para mama di dapur riuh mengolah kudapan dan makanan untuk jamuan keluarga.

Yang lain, bersiap diri mengunjungi sanak keluarga dan bersiap ikut misa Natal.

”Kebetulan, Natal tahun ini pengurus lain yang menangani. Kelompok saya nanti saat Paskah,” kata transpuan pertama dan satu-satunya di tanah air yang menduduki jabatan publik yang juga menjadi anggota dewan Gereja Paroki Habi tersebut.

Sejak 2018, Mayora memantabkan diri kembali ke kampung masa kecilnya itu. Setelah masa remajanya dihabiskan di Merauke, Papua, lalu berproses menjadi dewasa di jalani di Jogjakarta. Adapun posisi wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dia duduki sejak Maret 2020.

”Awalnya seperti tak mungkin. Tapi, ternyata banyak warga di sini yang mendukung saya,” ungkapnya.

Untuk sampai ke titik tersebut, perjuangan yang harus dilalui Mayora sungguh berliku. Dia mengawalinya dengan membantu kaum papa di desanya.

Kiprah itu dia mulai dengan mendirikan organisasi Fajar Sikka pada 2018. Semula, organisasi dibuat sebagai wadah para transpuan belajar mandiri dan berorganisasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, komunitas lain seperti difabel, perempuan, dan lansia (lanjut usia) ikut bergabung. ”Salah satu perjuangan kami saat itu adalah akses mendapatkan KTP,” jelasnya.

Di kalangan perempuan di desanya, Bunda Mayora juga ikut mengajarkan arti percaya diri. Caranya adalah berorganisasi dan ikut dalam kelompok pembangunan desa. Misalnya, kelompok tenun maupun nelayan.

”Karena mereka kurang pede. Di KTP saja masih banyak yang menulis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga,” ungkapnya.

Padahal, para perempuan itu yang menjual tangkapan ikan di pasar. Kadang mereka juga ikut melaut dan bertani. Rekam jejak itulah yang membuat sebagian warga desa mendorongnya untuk maju sebagai calon BPD. Dan, Mayora pun sepakat ikut mendaftar. ”Tak menyangka bisa lolos,” katanya, lantas tertawa.

Saras Dewi, aktivis sekaligus dosen filsafat Universitas Indonesia, menyebut Bunda Mayora sebagai seorang yang amat sayang dan peduli kepada komunitasnya. Waktunya dicurahkan untuk menyampaikan pengetahuan tentang kesetaraan dan perjuangan terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan.