Penjual Lumpia Itu Tampik Rayuan karena Tahu Lintah Darat Berbahaya

TPAKD dan Ikhtiar lewat Kredit untuk Melawan Rentenir

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan masyarakat. Di antaranya, lewat kredit pembiayaan melawan rentenir. Cepat, bunga rendah, dan tanpa agunan.

AGAS P. HARTANTO, Kota Jogja

---

HAMPIR tiap hari rentenir atau lintah darat itu mengontak Sugeng. Menawarkan pinjaman cepat. Tapi, pedagang lumpia itu kukuh menolak.

”Tidak pernah saya tanggepi karena saya tahu itu berbahaya,” ungkap warga Kelurahan Patehan, Kota Jogja, tersebut.

Sugeng sudah 42 tahun berjualan lumpia. Mulai berjualan keliling dengan harga Rp 25 per buah. Dia kini cukup berjualan di rumah atau menerima pesanan hajatan.

Perkembangan itu tak terlepas dari pinjaman program kredit Pede (Pemberdayaan Ekonomi Daerah) dari BPD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang menyasar kelompok usaha. Sugeng menerima pinjaman Rp 2 juta selama 1 tahun dengan bunga 0,6 persen tanpa agunan.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berada di bawah naungan OJK menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan masyarakat seperti Sugeng di seluruh pelosok Indonesia. Bank menjadi pelaksananya.

Salah satu programnya, kredit pembiayaan melawan rentenir. Memberikan pendanaan tanpa menambah masalah akibat bunga yang tinggi.

Selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada Oktober lalu, OJK mengunjungi sejumlah pelaku usaha mikro (UMi) di Kelurahan Patehan untuk melihat langsung penerapan kredit Pede. Program tersebut menjadi program unggulan, mengadopsi model kredit pembiayaan melawan rentenir skema 3. Yakni, penyediaan kredit yang cepat dan murah.

Bunganya hanya 3 persen per tahun. Dengan plafon sekitar Rp 2 juta tanpa agunan. Jika ingin mengajukan sampai batas plafon Rp 55 juta, disyaratkan ada surat keterangan usaha dengan agunan tambahan.

Hingga September 2022, TPAKD Jogjakarta telah menyalurkan total pembiayaan Rp 4,4 triliun kepada 337.940 debitur. Alhasil, UMKM di sekitar wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul tak perlu lagi meminjam uang dari rentenir. Di sana akrab disebut bank titil yang menjebak masyarakat sampai terlilit utang lantaran praktik bunga selangit.

Sugeng mengatakan, sebagai ketua RT 37 kala itu, dirinya diberi amanah menjadi penanggung jawab paguyuban usaha. Menyeleksi siapa saja yang layak diberi pembiayaan usaha. Misalnya, warung kelontong, angkringan, usaha kue rumahan, serta usaha mikro dan kecil (UMK) lainnya yang berada di kampung.

”Nah, saya lihat orang-orang yang bisa bertanggung jawab karena ini urusannya dengan bank. Kadang ada juga warga yang minta-minta, tapi saya tolak karena saya tahu karakternya. Nggak berani (kasih pinjaman),” terang pria 70 tahun itu.

Namanya orang usaha, rezeki memang tidak menentu. Kadang ramai, kadang sepi. Karena itu, dalam memberikan pinjaman, bank juga melihat penghasilan berjualan. Sebab, kalau bayarnya berat, debitur maupun bank akan dirugikan. Apalagi, pembiayaan dilakukan melalui kelompok usaha. Artinya, juga harus menjaga nama paguyuban agar tetap baik.

”Biar saya juga nggak beban pikiran. Harus benar-benar orang yang amanah, sungguh-sungguh mau berusaha, dan komitmen. Alhamdulillah, sampai sekarang semuanya lancar,” ungkapnya.

Nunuk, pengusaha kue apem setempat, bersyukur mendapat modal usaha dari kredit Pede Bank BPD DIY. Dia dikucuri kredit Rp 10 juta dengan bunga 0,3 persen dalam jangka waktu 2 tahun. Dari usahanya itu, dia mampu menyekolahkan dan membayar kuliah ketiga anaknya sampai lulus.

”Saya sudah ditinggal suami 11 tahun. Jadi, harus berjuang sendiri. Syukur dua anak sudah kerja, yang ragil (bungsu) baru lulus kuliah,” terangnya.

Wanita 61 tahun itu telah berjualan kue apem selama 10 tahun. Melayani pesanan hajatan, ruwahan, maupun acara-acara kantor/instansi. ”Sing penting telaten. Ini kurang 5 kali angsuran lagi, sudah selesai,” jelas Nunuk kepada Jawa Pos yang menemuinya bersama rombongan OJK.

Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menuturkan, program kredit Pede merupakan bentuk antisipasi agar pelaku UMK tidak terjerat rentenir. Sejak diluncurkan pada 2020, nasabah kredit Pede mencapai 2.499 debitur senilai Rp 16,63 miliar sampai triwulan II 2022. Satu rekening bisa digunakan untuk beberapa orang di dalam kelompok usaha.

”Alhasil, kami senang karena 99,9 persen itu lancar membayar. Kredit Pede ini ada yang konvensional dan syariah sehingga masyarakat Jogja yang ingin menikmati syariah monggo,” ucapnya.

Agus berkomitmen akan mengembangkan ke digitalisasi kredit Pede. Segala proses cukup dilakukan melalui aplikasi mobile banking. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan literasi keuangan digital kepada pelaku UMK. ”Edukasi dan literasi menjadi tugas kami. Agar arah semua sisi program menuju ke digital,” tuturnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi berharap seluruh stakeholder daerah mempercepat program TPAKD yang relevan bagi masyarakat di wilayahnya. Mengingat, setiap daerah memiliki karakter dan keunikan masing-masing.

”Misalnya, di daerah tertentu banyak nelayan atau buruh tani, tentu programnya akan berbeda. Jadi, OJK itu seperti fasilitator untuk mendorong dan mempertemukan setiap pemangku kepentingan,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Yuna Pancawati menyebut, perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Khususnya, dalam rangka memutus akses pembiayaan ilegal.

Sosialisasi getol dilakukan ke masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Bahkan juga menyasar pelajar di Jogja. ”Melaksanakan sosialisasi juga pembukaan rekening sebagai wujud peningkatan literasi dan inklusi keuangan di 12 SMA/SMK dengan beberapa target program,” bebernya.