Sidang Ujaran Kebencian, Pihak Ahmad Dhani Ragukan Bukti JPU

JawaPos.com - Kasus ujaran kebencian yang menyeret musisi Ahmad Dhani kembali disidangkan. Kali ini pentolan band Dewa 19 itu membacakan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang dikemukakan jaksa penuntut umum (JPU) beberapa waktu lalu. Dari eksepsi tersebut penasihat hukumnya menyatakan alat bukti yang dijadikan JPU keliru.

Adapun alat bukti yang digunakan yakni pesan singkat dari aplikasi WhatsApp.

"Bahwa JPU tidak menjelaskan apakah hasil unggahan (ke twitter) tersebut sama persis dari apa yang terdakwa kirimkan kepada saksi Suryopratomo Bimo. Atau ada pengurangan atau tambahan dari saksi, mengingat adanya pengurangan dan tambahan dalam kalimat akan menimbulkan pengertian yang berbeda," ungkap penasihat hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (23/4). Sidang dengan agenda eksepsi itu berlangsung dari pukul 14.00.

Sebelumnya diketahui, Ahmad Dhani terjerat kasus ujaran kebencian pada 2017. Ketika itu dia berkicau pada akun twitter. Namun akun twitter itu ternyata tidak dikelola sendiri. Melainkan ada beberapa admin yang dibayar.

Sementara dalam dakwaan sebelumnya disampaikan, JPU tidak menunjukkan bukti screen shoot kiriman WA terdakwa kepada saksi. Melainkan hanya menampilkan bukti screen shoot dari unggahan twitter milik terdakwa yang berisi cuitan yang dipermasalahkan.

JPU punya menjadikan tiga cuitan sebagai bukti. Di antaranya, unggahan pada 7 Februari 2017:

Yg menistakan agama si Ahok.. yang diadili KH Ma'ruf Amin... ADP

Unggahan 6 Maret 2017, Siapa saja yang dukung penista agama adalah Bajingan yg perlu diludahi mukanya

Kicauan terakhir, 7 Maret 2017 menyebut, Sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi gubernurx kalian WARAS??? _ADP

Setelah pihak pengacara membacakan beberapa keberatan terhadap dakwaan, Dhani secara lisan pun menyampaikan suaranya di hadapan majelis hakim.

"Pada intinya, dari ribuan tweet saya sejak 2010, tidak ada tweet saya yang merendahkan suku atau agama lain. Kalau boleh ada pemeriksaan lagi, dari tweet saya 2010 hingga saat ini, tidak ada tweet saya yang merendahkan, tidak hanya menghina, merendahkan saja nggak ada. Saya tidak pernah merendahkan suku lain atau agama lain," tegas Dhani.

Selanjutnya majelis hakim mengagendakan tanggapan dari JPU pada sidang selanjutnya, 1 Mei 2018.

Untuk diketahui, Ahmad Dhani didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pentolan Dewa 19 ini terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Sebelumnya, Ahmad Dhani didakwa dengan dugaan ujaran kebencian atas laporan Jack Boyd perihal cuitan musisi tersebut di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST.

Dia menganggap kicauan Dhani tersebut berisi kebencian. Sebab menulis 'Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya -ADP.'