Ilustrasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia telah menguasai 41 persen pasar nikel dunia. Penguasaan teknologi dan perluasan pasar dinilai sebagai kunci agar posisi ekonomi Indonesia semakin kuat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintah harus mempertahankan konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi nikel. Larangan ekspor biji nikel berhasil menari investasi smelter sekaligus meningkatkan nilai tambah.
"Indonesia juga telah berubah dari pengekspor bijih menjadi pusat produksi olahan," kata Yusuf saat dihubungi, Senin (28/9).
Keberhasil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menangani hilirisasi nikel ini membuat Indonesia memiliki modal tawar yang semakin kuat di pasar global. Penataan produksi nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Langkah ini bisa menjaga harga nikel tetap stabil. Namun, penetapan kuota perlu tetap mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri pengolahan.
"Pengurangan volume dapat meningkatkan penerimaan negara jika mampu mengangkat harga, tetapi kuota tidak boleh terlalu ketat hingga smelter kekurangan bahan baku," imbuhnya.
Sejumlah manfaat hilirisasi yang terlihat seperti peningkatan investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan pekerjaan di kawasan industri.
Keberhasilan tersebut dapat diperkuat dengan pengendalian produksi yang tepat, insentif fiskal yang terarah, serta peningkatan standar lingkungan dan ketenagakerjaan.
"Pangsa 41 persen merupakan modal tawar yang besar, tetapi baru menjadi kekuatan ekonomi jika Indonesia menguasai teknologi, memperluas pembeli, menjaga harga, dan mempertahankan lebih banyak nilai tambah di dalam negeri," jelasnya.
Terpisah, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita mengatakan, industri nikel Indonesia sudah semakin maju.
Berdasarkan data Our World in Data berbasis British Geological Survey, produksi nikel olahan Indonesia melonjak lebih dari 60 kali lipat, dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023.
"Jadi, kalau parameternya adalah kemampuan mengubah bijih menjadi produk olahan di dalam negeri, hilirisasi jelas menghasilkan transformasi struktural," ujar Ronny.
Ronny juga menyoroti besarnya dampak ekonomi dari kebijakan hilirisasi. Pada semester I 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp 300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sementara sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun.
“Masuknya investasi tersebut menciptakan efek berganda berupa pembangunan kapasitas industri, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai ekspor, serta semakin dalamnya basis manufaktur nasional," pungkasnya.