Konflik Geopolitik Jadi Pemicu Percepatan Energi Terbarukan di 6 Negara Asia Tenggara

JawaPos.com - Krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik dan gangguan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz mendorong Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara beradaptasi. Indonesia dan negara-negara itu pada akhirnya meluncurkan lebih banyak kebijakan energi terbarukan dibandingkan bahan bakar fosil.

Misalnya Indonesia telah menerbitkan lima kebijakan energi terbarukan. Serta mengumumkan target penambahan kapasitas energi surya sebesar 100 gigawatt (GW).

Studi terbaru Zero Carbon Analytics bertajuk “Southeast Asian Countries Have Released Four Times More Long-Term Renewable Energy Policies Than Fossil Fuel Policies Since The Iran War” menyoroti respons kebijakan enam negara utama Asia Tenggara. Yaitu langkah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina di tengah gejolak pasar energi setelah konflik Iran.

Senior Energy Transition Researcher di Zero Carbon Analytics, Amy Kong mengatakan enam negara tersebut telah menerbitkan 37 kebijakan energi bersih dan elektrifikasi. Angka itu lebih masif dibanding peluncuran 29 kebijakan bahan bakar fosil.

Lonjakan kebijakan ini mencakup berbagai langkah mulai dari perluasan infrastruktur tenaga surya dan kendaraan listrik (EV). Sehingga muncullah peningkatan pembelian langsung energi terbarukan yang mempercepat proyek-proyek eksisting, sekaligus membuka jalan bagi komitmen jangka panjang yang lebih ambisius.

Di Indonesia, analisis ZCA mencatat lima kebijakan energi terbarukan dan elektrifikasi, empat kebijakan bahan bakar fosil, satu kebijakan biofuel, dan satu kebijakan nuklir. Sedangkan di kawasan, Filipina memimpin jumlah kebijakan energi bersih terbanyak dengan 13 kebijakan, sedangkan Singapura paling sedikit dengan dua kebijakan.

“Riset terbaru kami menandakan pergeseran dalam transisi energi Asia Tenggara. Sejak pecahnya perang, kebijakan energi bersih jangka panjang telah melampaui inisiatif bahan bakar fosil, dan kebijakan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” ujar Amy dalam keterangan yang diterima pada Jumat (25/9).

Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti langkah Indonesia pada Maret lalu yang mengumumkan target penambahan 100 GW tenaga surya dalam tiga tahun ke depan.

Target ini juga akan dimasukkan dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Fase pertama terdiri atas 14 pembangkit di enam provinsi dan telah diluncurkan pada Agustus lalu dengan total kapasitas 5,3 GW. Beberapa proyek yang tercatat masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), seperti proyek Saguling berkapasitas 92 MWp.