Soal Inefisiensi Sewa Gedung, DPR Berencana Panggil OJK

JawaPos.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya soal inefisiensi sewa gedung. Rencananya, rapat akan digelar akhir bulan ini.

"Akhir bulan, kami ada Rapat Dengar Pendapat dengan mereka (OJK)," tutur anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh kepada JawaPos.com, Sabtu (15/6).

Diketahui, permasalahan sewa dan penggunaan gedung kantor OJK kembali menjadi sorotan dari BPK. Hal tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Dalam IHPS tersebut, BPK menemukan bahwa Dewan Komisioner OJK telah memutuskan untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian. Hal ini mengakibatkan terdapat pengeluaran uang sewa gedung, namun gedungnya tidak bermanfaat.

Haerul menuturkan, permasalahan ini sudah pernah dibahas oleh Komisi XI dalam rapat beberapa waktu lalu. Namun ketika itu, OJK melempar tanggungjawab pada manajemen lama.

"Waktu itu pihak OJK menjawab bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kebijakan lama. Tapi menurut saya, masalah tersebut tidak bisa dilimpahkan begitu saja," katanya.

Menurut Haerul, itu merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh lembaga. Apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka bisa disebut OJK sengaja melakukan pemborosan.

Atas dasar itu, Haerul memastikan, DPR masih akan menuntut OJK untuk menjelaskan secara komprehensif. "Nanti setelah itu, baru kita lihat rekomendasi BPK seperti apa. Apakah memang masih ada jalan perbaikan dengan melakukan pengembalian atau ada unsur hukum lain. Yang pasti, harus ada yang bertanggung jawab," tukasnya.