2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Klaim Makroekonomi Stabil

JawaPos.com - Sejumlah pejabat sepakat kondisi makro ekonomi dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih bergerak positif.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, stabilitas makroekonomi tercermin dari sejumlah indikator, mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi perbankan, hingga realisasi investasi.

“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makroekonomi relatif stabil. Juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga terkait dengan target inflasi dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Negara Jakarta, Senin (19/10).

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas strategi untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional. Upaya tersebut akan dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk manufaktur, guna memperkuat kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan mengatasi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi kinerja ekspor. Langkah tersebut dilakukan melalui penyelesaian hambatan atau debottlenecking yang telah ditugaskan Presiden Prabowo melalui satuan tugas (satgas).

“Kita akan pacu dari seluruh sektor termasuk manufaktur sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlnecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui Satgas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah akan terus menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.

Ia menyebut, Kementerian Keuangan juga akan melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran untuk memastikan pelaksanaan APBN hingga akhir 2026 berjalan optimal.

Suahasil menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Sebaliknya, belanja APBN pada kuartal IV 2026 direncanakan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pelayanan publik.

“Kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran,” ujar Suahasil.