2 Tahun Prabowo-Gibran, Mata Uang Garuda Terbang Makin Rendah

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga beberapa kali menembus level Rp 18.000 per dolar AS pada Oktober 2026.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp 15.490 per dolar AS pada 21 Oktober 2024, atau sehari setelah Prabowo dilantik, sedangkan pada 16 Oktober 2026, kurs JISDOR tercatat lanjut amblas ke Rp 18.052 per dolar AS.

Dengan demikian, rupiah telah melemah Rp 2.562 atau sekitar 16,54 persen hanya berselang sehari setelah pelantikan Prabowo. Pergerakan tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi mata uang domestik selama dua tahun terakhir.

Analis Doo Financial, Lukman Leong, melihat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, rupiah menunjukkan tren pelemahan yang cukup mengkhawatirkan.

"Pada 2025, rupiah justru gagal memanfaatkan pelemahan dolar AS secara global dan tetap terdepresiasi," ujar Lukman dihubungi JawaPos.com, Senin (19/10).

Presiden Prabowo Subianto dengan disaksikan Presiden keenam RI Joko Widodo mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Lukman mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bukan hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi utamanya faktor domestik. Termasuk kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal, arus modal asing, dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

Ia menyebut, pada tahun 2026 tekanan semakin besar dan rupiah kembali melemah hingga menembus level Rp 18.000 per dolar AS.

"Selain faktor global seperti harga minyak, prospek suku bunga the Fed, global bond sell off, dan ketidakpastian geopolitik, sentimen terhadap pasar keuangan domestik, termasuk isu tata kelola pasar modal dan kekhawatiran terhadap independensi kebijakan, turut membebani rupiah," ujarnya.