2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengalaman Krisis 1998 dan 2008 Harus Jadi Pelajaran saat IHSG Anjlok Tajam

JawaPos.com – Pengalaman Indonesia menghadapi krisis ekonomi 1997–1998, krisis finansial global 2008, hingga pandemi Covid-19 menjadi pembanding untuk membaca gejolak pasar keuangan saat ini. 

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, meski penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kali ini cukup tajam, struktur perekonomian Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dengan periode krisis sebelumnya.

IHSG anjlok 11,57 persen ke level 5.185,11 pada perdagangan Jumat (16/10). Ibrahim menilai, tekanan tersebut tidak berdiri sendiri. Sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap tata kelola pasar modal beriringan dengan kenaikan harga minyak mentah, pelemahan rupiah, serta meningkatnya beban pembiayaan negara.

Menurut Ibrahim, persoalan tata kelola pasar modal yang belum tuntas turut memengaruhi kepercayaan investor. Sejumlah isu yang menjadi perhatian mencakup transparansi kepemilikan perusahaan, porsi saham beredar di publik atau free float, serta kejelasan transaksi di pasar modal.

“Jadi penurunan indeks harga saham gabungan kemarin itu memang sudah komplikasi ya,” kata Ibrahim kepada JawaPos.com, Senin (19/10).

Baca Juga:IHSG Anjlok 11,57%, Ekonom Soroti Kepercayaan Investor dan Risiko Fiskal di 2 Tahun Prabowo-Gibran

Dia menjelaskan, jika MSCI menurunkan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market), hal tersebut akan menjadi konsekuensi dari persoalan tata kelola yang belum diselesaikan.

“Kalau seandainya MSCI kemudian menurunkan peringkat dari emerging market kepada pasar mandiri, ya ini adalah efek karena OJK, pasar modal, ya di sini pemerintah sudah diberikan waktu yang cukup lama. Tetapi belum ada satu perubahan-perubahan terutama adalah tentang siapakah pemilik sebenarnya dalam perusahaan tersebut,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan, persoalan free float dan ketidakjelasan transaksi juga menjadi perhatian. Karena itu, reformasi pasar modal perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di luar persoalan pasar modal, tekanan juga datang dari kebutuhan pembiayaan energi. Ibrahim menilai, kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban impor energi, meskipun kebutuhan impor minyak disebut telah berkurang setelah penerapan campuran biodiesel B50.

“Karena kondisi pembiayaan untuk energi cukup tinggi, ya ini membuat pembengkakan,” katanya.