Aturan Baru IHT Tuai Penolakan: 15 Komunitas Lintas Daerah Lakukan Konsolidasi

JawaPos.com - Momentum peringatan Hari Kretek Nasional 2026 yang berlangsung pada 30 September hingga 3 Oktober 2026 diwarnai aksi penyampaian aspirasi dari 15 komunitas lintas daerah.

Gabungan komunitas dari sentra tembakau dan cengkeh ini secara tegas menolak sejumlah rancangan regulasi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang dinilai berpotensi mengancam stabilitas sosio - ekonomi masyarakat serta mengikis nilai historis kretek sebagai warisan budaya Nusantara.

Konsolidasi gerakan ini diprakarsai oleh Komunitas Kretek bersama Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK).

Baca Juga:Ezra Walian Out, Dipastikan Absen Satu Musim Bersama Persik Kediri

Perwakilan yang hadir mulai dari wilayah Temanggung, Magelang, Kebumen, Semarang, Kudus, Jember, Garut, Bandung, Situbondo, Wonosobo, Rembang, Pamekasan, Yogyakarta, Sumenep, hingga Nganjuk.

Mereka mendesak Pemerintah agar melibatkannya secara inklusif seluruh pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat.

Juru Bicara Komunitas Kretek Khoirul Atfifudin menegaskan pentingnya penyatuan barisan penopang IHT dari hulu ke hilir guna merespons kebijakan yang dinilai mengabaikan realitas sosial-ekonomi di daerah.

Baca Juga:Shin Tae-yong Bongkar Alasan Shayne Pattynama Tak Masuk Skuad Persija saat Hadapi PSIM

"Ini adalah upaya kami untuk memperkuat konsolidasi gerakan perlawanan terhadap berbagai intervensi yang selama ini terus-menerus mengancam eksistensi kretek di Tanah Air," ungkap Khoirul yang akrab disapa Atfi.

Enam Tuntutan Musyawarah Kretek Nasional 2026

Dari hasil konsolidasi tersebut, 15 komunitas sepakat menyuarakan Enam Tuntutan Musyawarah Kretek Nasional 2026 yang ditujukan secara resmi kepada Pemerintah Republik Indonesia:

Pencabutan Regulasi: Mencabut PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.