Pentingnya Kebijakan Perpajakan Berbasis Data dan Riset

JawaPos.com - Di tengah kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, volatilitas harga komoditas, diperlukan suatu kebijakan yang konkrit untuk perekonomian Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan pentingnya reformasi perpajakan yang didukung riset dan kebijakan berbasis bukti.

Menurutnya, berbagai perkembangan tersebut memberikan dampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.

"Kondisi tersebut menuntut APBN untuk tetap resilien dalam menyerap guncangan, sekaligus terus membiayai pembangunan dan melindungi masyarakat rentan," ujar Juda dalam International Tax Conference 2026, Rabu (16/9).

Dalam kondisi tersebut, Juda menilai reformasi perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam strategi fiskal pemerintah. Namun, reformasi tidak cukup hanya mengandalkan ambisi kebijakan, melainkan juga membutuhkan bukti yang kuat.

"Perumusan kebijakan berbasis bukti berarti kita dapat mendiagnosis permasalahan secara tepat, memahami apa yang berhasil, untuk siapa kebijakan tersebut bekerja, dengan biaya berapa, serta terus belajar dari implementasi," ujarnya.

Juda juga mendorong penguatan hubungan antara riset, perumusan kebijakan, dan implementasi. Dia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) terus mengidentifikasi isu-isu riset yang relevan dengan tantangan kebijakan maupun operasional.

Selain itu, peneliti perlu dihubungkan dengan kebutuhan praktis yang dihadapi unit kebijakan dan operasional di lapangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tema International Tax Conference (ITC) 2026 relevan dengan tantangan perpajakan saat ini. Terlebih, perkembangan ekonomi digital terus mengubah lanskap perekonomian.