Pengusaha Keluhkan Peraturan Baru yang Muncul Tiba-Tiba, Biaya Bisnis Jadi Bengkak

JawaPos.com - Kompleksitas birokrasi perizinan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Situasi itu membuat tantangan bertambah berat, mengingat kondisi ekonomi global yang belum stabil akibat adanya ketegangan AS-Iran.

Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Andre Rahardian mengatakan volatilitas harga energi, nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian global membuat pemerintah dan pengusaha perlu bekerja sama menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Salah satu persoalan yang masih dihadapi dunia usaha adalah kompleksitas birokrasi perizinan dan biaya berusaha di dalam negeri juga masih tinggi. Kebijakan kontraproduktif, inkonsistensi dari regulasi, ketidakpastian waktu perizinan.

"Selalu tiba-tiba ada peraturan baru yang ditetapkan berlaku segera," ujar Andre dalam forum dialog nasional Kepastian Hukum dan Masa Depan Iklim Investasi, di Universitas Indonesia, Depok pada Kamis (10/9).

Berdasarkan hasil survei Apindo pada 2025 terhadap 100 perusahaan besar sektor manufaktur yang tersebar di 18 provinsi yang berada di kawasan industri, 72 persen responden menilai persyaratan dokumen perizinan masih terlalu banyak.

Kemudian, 65 persen responden mengeluhkan ketergantungan terhadap pihak ketiga yang dinilai menimbulkan biaya tambahan tinggi. Ketergantungan itu termasuk penggunaan jasa konsultan hukum atau lawyer dalam proses pengurusan berbagai kebutuhan usaha.

“Kedua, 54 persen menyoroti lamanya proses rekomendasi dari instansi. Nah, ini tiga isu yang ada yang hasil yang dihasilkan dari survei Apindo,” ujar Andre.

Persoalan lamanya proses perizinan juga terlihat dari sejumlah izin dasar yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Andre mencontohkan tiga jenis perizinan yang dinilai masih menjadi kendala, yakni izin lokasi, izin bangunan atau persetujuan sertifikat laik fungsi, serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

 AMDAL bisa sekitar satu tahun. Di negara lain 3 sampai 6 bulan. Pengurusan izin lokasi memakan waktu sekitar 1 sampai 3 bulan. "Ini mengafirmasi bahwa proses masih terlalu panjang,” pungkasnya.