Bank Jateng dan PT PII Perkuat Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Skema KPDBU

JawaPos.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menggandeng PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bank Jateng dan PT PII yang dirangkaikan dengan Executive Workshop Pengembangan Kebijakan dan Skema Pembiayaan KPDBU di Semarang, Selasa (8/9/2026) di Bank Jateng Semarang.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Bank Jateng dalam mendukung pemerintah daerah menghadirkan infrastruktur dan layanan publik di tengah keterbatasan kapasitas fiskal APBD.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memberikan alternatif solusi pembiayaan bagi pemerintah daerah. KPDBU menjadi salah satu skema yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan ketika kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan,” ujar Mas Waris.

Menurutnya, Bank Jateng bersama PT PII juga akan mendorong kesiapan proyek agar memiliki struktur yang kuat dan layak dibiayai, mulai dari identifikasi proyek potensial, pemahaman kebutuhan pemerintah daerah hingga penyusunan struktur pembiayaan.

Baca Juga:Berkat Bima Mobile, Bank Jateng Raih JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026

“Dengan dukungan PT PII dan pemangku kepentingan terkait, kami berharap semakin banyak proyek strategis daerah yang dapat direalisasikan melalui skema KPDBU,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Andre Permana, mengatakan sinergi dengan Bank Jateng dapat memperkuat ekosistem pembiayaan infrastruktur di daerah.

“Pengembangan KPDBU membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Proyek infrastruktur tidak hanya membutuhkan pembiayaan, tetapi juga penyiapan proyek yang baik, struktur yang tepat, serta pembagian risiko yang terukur,” kata Andre.

Ia menjelaskan, dukungan penjaminan infrastruktur dapat meningkatkan kepercayaan badan usaha dan lembaga pembiayaan terhadap proyek KPDBU sehingga kelayakan kredit dan peluang memperoleh pembiayaan semakin kuat.

KPDBU Buka Alternatif Pembiayaan
KPDBU merupakan skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan pembagian risiko secara proporsional. Melalui mekanisme pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment, pemerintah daerah dapat menyediakan infrastruktur tanpa harus menanggung seluruh biaya pembangunan sekaligus dari APBD.