Anak Menkeu Ungkap 7 Oligarki Kontrol Politik, Celios: Bukan Hal Baru, Harusnya Tolak Proyeknya

JawaPos.com - Anak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menjadi soroton setelah mengunggah 7 oligarki yang mengontrol politik dalam negeri.

Berdasarkan postingan Yudo Sadewa melalui akun @bc.8a41121a, anak Menkeu menuliskan terdapat 7 orang yang mengontrol politik nasional. Selain itu, ia juga menulis bahwa terdapat salah satu 9 naga dan ada yang jauh lebih kaya namun sembunyi dibalik layar.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pernyataan yang disampaikan Yudo sebenarnya bukan sesuatu yang baru.

"Terkait postingan Yudho sih tidak ada yang baru, karena publik juga sudah tahu ada 9 Naga dan 9 Haji. Tapi yang saya lihat, dia ingin membela bapaknya dengan cara mencari penyebab masalah politik ekonomi di Indonesia,” ujar Nailul kepada JawaPos.com, Selasa (18/8).

Nailul mengatakan, jika persoalan yang diangkat berkaitan dengan pengaruh kelompok tertentu terhadap perekonomian dan politik, seharusnya Menteri Keuangan dapat mengambil peran untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui kewenangan yang dimilikinya.

“Seharusnya, Bapak dia (Yudo) selaku Menkeu, menyelesaikan masalah ekonomi di pemerintahan kita. Dengan pembelaan ini justru kita bertanya, jika memang tidak mampu “mengurung” naga dan haji di luar istana, ya lebih baik tidak jadi Menkeu,” ujarnya.

Ia menilai Menteri Keuangan memiliki posisi strategis karena mengelola keuangan negara. Menurutnya, kewenangan tersebut semestinya dapat digunakan untuk memastikan kebijakan dan proyek pemerintah tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.

“Menkeu sebagai pemegang dana, harusnya bisa menolak proyek-proyek yang hanya menguntungkan oligarki saja. Tapi tidak dilakukan oleh Purbaya yang artinya, ya sama saja Purbaya di bawah kendali 9 naga dan 9 haji,” ucapnya.

Oligarki Selalu Mengambil Keuntungan

Nailul melanjutkan, , oligarki dinilai kerap mengambil keuntungan dari kondisi sulit yang dihadapi masyarakat dengan menguasai sejumlah program maupun proyek pemerintah.