Menkeu Purbaya Siapkan Dana Bagi Hasil Pemda, Pencairan Tunggu Restu Prabowo

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah akan segera memutuskan soal Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghitung kesiapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penyaluran DBH.

Namun, pencairan dana tersebut nantinya akan diputuskan melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita sudah hitung, kita sudah siap dana sekian. Boleh apa enggak (disalurkan). Bagaimana pandangan Bapak Presiden, gitu," ujar Purbaya saat ditemui usai konferensi pers KSSK, Jakarta, Senin (3/8).

Baca Juga: Bahas DBH di DPR, Apkasi Desak Bagian Hasil TBS Sawit dan Tambang untuk Infrastruktur Daerah Penghasil

Purbaya mengatakan, pencairan dana paling cepat akan diumumkan pada Senin (3/8) malam atau besok oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia belum merinci tambahan untuk anggaran pemda tersebut.

Purbaya menjelaskan tambahan dana bagi kas pemda akan dilakukan sesuai kondisi fiskal daerah.

Berdasarkan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya daerah yang betul-betul mengalami kesulitan dana yang akan mendapat tambahan anggaran.

“DBH kan aturannya tergantung dengan kondisi fiskal daerah. Cuma untuk daerah-daerah tadi yang, kita udah pernah diskusi sama Kemendagri, yang mengalami kesulitan betul, kami akan melapor ke Presiden,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Purbaya mengatakan  pemerintah mempersiapkan dana untuk belanja Transfer ke Daerah (TKD) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Baca Juga:Kas Pemda Menyusut, Mendagri Tito Dorong Efisiensi dan Percepatan Pencairan DBH

Anggaran tersebut akan digelontorkan setelah adanya persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan akan ditindaklanjuti melalui koordiasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).