Beras Tak Lagi Penyumbang Inflasi Tertinggi, Pemerintah Tegaskan Stabilitas

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. (istimewa)

JawaPos.com — Pemerintah memastikan harga beras nasional tetap terkendali dan akan terus dijaga fluktuasinya. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 4,36 persen. Namun, jika dibandingkan dengan komoditas lain dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, beras hanya berada di urutan ke-28 dari 40 komoditas penyumbang inflasi. Sementara itu, kol putih atau kubis mencatat inflasi tertinggi sebesar 25,47 persen, disusul ikan dencis sebesar 17,09 persen.

Meski andil beras terhadap inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,60 persen dan menjadi yang tertinggi kedua, angka tersebut dinilai masih relatif kecil dibandingkan total inflasi kelompok tersebut yang mencapai 3,06 persen. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,90 persen terhadap inflasi umum tahunan sebesar 2,42 persen.

"Lihat inflasi pangan (bulanan), itu kan deflasi. Dulu Itu beras itu penyumbang inflasi utama. Sekarang tidak lagi, makanya kita jaga. (Harga) beras kita stabilkan, itu yang benar," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian di Jakarta (6/5).

Amran menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Menurutnya, perlindungan terhadap petani dilakukan melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sementara konsumen dijaga lewat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan, menjaga petani kita itu kurang lebih 115 juta orang. Kemudian ada juga konsumen kita jaga, dua-duanya kita jaga. Kita harus bela dua-duanya. Makanya ada harga petani, HPP Harga Pembelian Pemerintah. Kemudian ada Harga Eceran Tertinggi (HET)," lanjut Amran.

"Nah disinilah keseimbangan. Inilah keseimbangan yang paling ideal. Karena kalau kita turunkan (HET) ini, ini terpukul turun. (Bisa bisa) Tidak ada produksi. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung sedikit, dia berproduksi. Petani tidak serakah. Kita subsidi pupuknya. Kemudian konsumennya juga tersenyum," urai Amran.

Pemerintah juga menyoroti kondisi produksi beras nasional yang dinilai surplus pada 2026. Selain itu, harga pupuk disebut lebih terkendali dibanding sejumlah negara lain yang mengalami kelangkaan.