Lonjakan Restitusi Pajak Tak Wajar, Purbaya Bakal Copot Dua Pejabat Tinggi Kemenkeu

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bakal mencopot dua pejabat tinggi di jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinilai tidak mampu mengendalikan pencairan restitusi pajak. Langkah ini menyusul temuan adanya lonjakan restitusi yang dianggap tidak terkendali.

Purbaya mengungkapkan, dirinya telah melakukan investigasi terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki wewenang besar dalam penerbitan restitusi. Dari hasil penelusuran tersebut, dua pejabat dipastikan akan dicopot dalam waktu dekat.

“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini dua akan saya copot,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (4/5).

Baca Juga:Andritany Tegaskan Target Menang, Persija Siap Redam Perlawanan Persijap di Jepara

Menurutnya, keputusan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran agar menjalankan instruksi dengan disiplin serta tidak sembarangan dalam mengeluarkan restitusi pajak. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi kebijakan.

“Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya nggak main-main. Ada dua yang saya akan copot,” ujarnya.

Purbaya juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan internal sebagai salah satu akar persoalan. Ia mengaku sempat keliru dalam memperkirakan besaran restitusi yang akan keluar karena data yang diterima tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga:Menko Zulhas Ungkap Nasib Status Manajer Koperasi Merah Putih Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN

“Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kesalahan estimasi tersebut menjadi pelajaran penting bagi kementeriannya untuk memperbaiki sistem pengawasan dan akurasi data ke depan. Purbaya memastikan tidak boleh lagi terjadi misinformasi yang berujung pada kebijakan yang tidak tepat.

“Jadi itu yang akan kita perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi,” pungkasnya.