Soroti Wacana Pergantian Direksi Himbara, Legislator Khawatir Ganggu Stabilitas Kerja BUMN

JawaPos.com - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana pergantian direksi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan publik. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas kinerja BUMN.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai klaim mengenai pencopotan direksi Himbara berada di luar kewenangan Menhan. Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya tidak disampaikan ke ruang publik tanpa dasar dan otoritas yang jelas.

“Pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja BUMN,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Minggu (8/2).

Mufti menegaskan perlunya evaluasi internal di tubuh pemerintahan agar para pejabat publik tidak menyampaikan pernyataan di luar tugas pokok dan fungsinya. Ia mempertanyakan kapasitas Menhan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan langsung dengan sektor perbankan BUMN.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi internal yang serius. Banyak pejabat publik berbicara di luar tupoksinya. Saya mempertanyakan apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank-bank Himbara. Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Selain itu, Mufti menekankan jika wacana perombakan direksi Himbara benar akan dilakukan, pemerintah harus memberikan penjelasan yang objektif dan berbasis kinerja. Ia menyebutkan, secara umum kinerja bank-bank Himbara sepanjang 2025 berada dalam kondisi yang sehat.

“Jika memang akan ada pergantian, harus dijelaskan indikatornya secara terbuka, apa KPI-nya, dan di mana letak kegagalannya. Faktanya, hingga 2025 kinerja bank-bank Himbara relatif positif, dengan permodalan kuat, NPL terjaga, serta laba bersih yang solid,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, perbankan BUMN memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dividen BUMN yang disetorkan ke kas negara berasal dari sektor perbankan.

Tak hanya berkontribusi secara fiskal, Mufti menambahkan, bank-bank Himbara juga memegang peran strategis dalam mendorong perekonomian rakyat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, serta perluasan akses keuangan di berbagai daerah.

“Bank-bank BUMN, khususnya Himbara, merupakan tulang punggung penerimaan negara dari sektor BUMN,” urai Mufti.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dinilai merugikan negara. Menurut Sjafrie, langkah tersebut diperlukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Sjafrie juga menilai kinerja sebagian direksi bank BUMN belum optimal dan cenderung tidak memberikan manfaat maksimal bagi negara. Ia menekankan perlunya menghadirkan jajaran direksi baru yang memiliki kompetensi, pengalaman praktis, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.