Transfer ke Daerah Disunat Puluhan Triliun, Belanja K/L Malah Melebihi Target Tembus Rp 1.500,4 Triliun

JawaPos.com - Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melonjak menjadi Rp 1.500,4 triliun. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi tersebut setara 129,3 persen dari target Rp 1.160,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, peningkatan itu disebabkan oleh tambahan belanja maupun pergeseran belanja yang dijalankan sepanjang tahun anggaran. "Jadi, karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Menurut Suahasil, belanja non-K/L umumnya memiliki cadangan anggaran yang bisa dialihkan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, anggaran bencana salah satunya bisa diperoleh dari cadangan anggaran belanja non-K/L.

"Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L," tambahnya.

Secara rinci, realisasi sementara belanja K/L terdiri atas belanja barang Rp 654,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 186,6 triliun. Wamenkeu menambahkan, awal tahun anggaran 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang menahan belanja pemerintah, termasuk belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun.

Secara total, pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp 306,69 triliun yang juga mencakup efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Tiga bulan setelah penerapan efisiensi anggaran, tepatnya pada Maret 2025, pemerintah membuka sebagian blokir anggaran dengan nilai Rp 206,4 triliun.

Relaksasi pembukaan blokir ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional dasar serta bansos. Dengan relaksasi tersebut, beserta tambahan sejumlah belanja anggaran lain serta catatan belanja non-K/L senilai Rp 1.102 triliun, realisasi sementara belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 2.602,3 triliun, setara 96,3 triliun dari target APBN Rp 2.701,4 triliun.

"Jadi, kami berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah," jelas Suahasil.