Ditanya Potensi Shortfall Pajak, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi hingga Agustus: Kenapa Anda Nggak Protes?

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal potensi shortfall penerimaan pajak alias realisasi penerimaan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang dipengaruhi perlambatan ekonomi sejak kuartal I 2025 hingga Agustus 2025. 

Menurutnya, penerimaan pajak yang tak sesuai rencana merupakan risiko dan konsekuensi otomatis ketika aktivitas ekonomi melambat dalam periode cukup panjang. "Itu waktu ekonomi melambat kuartal I 2025 sampai bulan Agustus, kenapa Anda nggak protes? Ketika ekonomi melambat, pasti itu otomatis risiko (shortfall) itu ada," kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip Jumat (19/12).

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap melakukan berbagai langkah pengendalian agar dampak perlambatan tidak semakin dalam. Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan pengumpulan pajak serta optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.

"Tapi kita kendalikan semuanya, kita perbaikin pengumpulan pajak, bea cukai, dan lain-lain," tegasnya. 

Ia mengakui penerimaan negara tahun ini masih menghadapi tekanan, namun menilai kondisinya relatif terkendali. Pemerintah, kata Purbaya, masih mampu menjaga defisit anggaran agar tetap sesuai dengan target yang ditetapkan. 

"Yang ada sih sedikit tahun ini, apalagi nggak kita bisa kendalikan defisit-nya," imbuhnya. 

Kedepan, Purbaya optimistis kinerja ekonomi dan penerimaan negara akan membaik. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi pada tahun mendatang, sehingga basis penerimaan pajak juga ikut menguat. 

"Yang jelas tahun depan semuanya akan lebih baik lagi. Apalagi saya akan dorong ekonomi tumbuh hingga 6 persen," ujarnya. 

Menurut Purbaya, tekanan yang terjadi pada penerimaan pajak saat ini merupakan dampak dari perlambatan pada sembilan bulan pertama 2025 yang tidak bisa dihapus begitu saja.

"Jadi, ini kan dampak yang kemarin. Kita nggak bisa hilangin kan yang 9 bulan pertama tahun ini," tuturnya. 

Saat ditanya apakah akan menggenjot penarikan pajak besar-besaran pada akhir tahun ini, ia menepis. Bendahara negara ini justru menegaskan bahwa pemerintah tetap akan biasa saja dalam hal pemungutan pajak di sisa akhir 2025 ini.

"Nggak ada, santai. Biasa-biasa aja penarikannya," tukasnya. 

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 baru tercatat senilai Rp 1.634,43 triliun atau 74,65 persen dari target penerimaan pajak pada APBN 2025 senilai Rp 2.189,3 triliun.