Hingga September 2025, PT SMI Salurkan Pembiayaan ke Pemda Rp17,59 Triliun

JawaPos.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyebutkan total komitmen pembiayaan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) mencapai Rp36,16 triliun hingga September 2025 dan dari komitmen pembiayaan itu dana yang telah dicairkan atau outstanding telah mencapai Rp 17,59 triliun.

Dalam acara temu media di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembiayaan tersebut terbagi dalam dua skema utama, yakni Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemda dan pembiayaan daerah reguler.

Skema PEN Pemda berperan penting dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hingga September 2025, total komitmen pinjaman PEN Pemda mencapai Rp34,27 triliun, dengan outstanding Rp17,35 triliun.

"Untuk sebaran wilayahnya sendiri, ini dari Sumatra sampai dengan Papua, termasuk juga ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali di sepanjang Nusantara," kata Reynaldi dikutip Antara, Senin (10/11).

Sementara, untuk pembiayaan daerah reguler yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174 Tahun 2016, Perseroan telah mencatat total komitmen Rp1,89 triliun dengan outstanding Rp240 miliar.

Skema ini banyak digunakan oleh pemerintah daerah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Menurut Reynaldi, sebagian besar pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan, serta sebagian lainnya untuk proyek rumah sakit daerah.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun ini turut mendorong sejumlah Pemda mencari alternatif pembiayaan melalui PT SMI.

"Betul, jadi dengan relatif terbatasnya transfer ke daerah, beberapa daerah (Pemda) menjadi lebih semangat untuk melakukan pinjaman daerah tersebut," ungkapnya.

Sebagai contoh, Bupati Lampung Selatan berencana mengajukan pinjaman daerah pada 2026 senilai sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan ruas jalan di wilayahnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa PT SMI tidak serta-merta memberikan pinjaman tanpa kajian mendalam.

"Kita juga tidak gebyah-uyah (pukul rata) memberikan pinjaman daerah. Ada beberapa tolok ukur, tapi tolok ukur utamanya adalah dengan menghitung kapasitas fiskal mereka. Memang kapasitas fiskal dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Selain itu, kita juga melakukan yang namanya pemfokusan dari proyek apa yang mau kita biayai," jelasnya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran pembiayaan, PT SMI memiliki SMI Research Institute, lembaga riset internal yang bertugas melakukan tes diagnostik regional guna memetakan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan tiap daerah.

Selain itu, Perseroan juga aktif melakukan pelatihan (capacity building) bagi Pemda agar memahami tahapan dan tata cara pengajuan pinjaman dengan baik.