Lapor ke Prabowo, Menteri KKP Ungkap Progres Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Sudah Capai 30 Persen

JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melaporkan progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih(KNMP) pada tahun 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah mencapai 30 persen. 

Ia menyampaikan di sepanjang tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan akan menyelesaikan pembangunan 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih. Pembangunan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

"Sekarang sudah 20-30 persen lah kurang lebih ya, 20-30 persen. Akhir tahun ini dari 65 mudah-mudahan bisa selesai," ungkap Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/11). 

Lebih lanjut, Sakti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pengembangan budidaya perikanan di darat. Sakti menjelaskan bahwa perluasan budidaya akan dijalankan di skala nasional. 

“Pembangunan budidaya di darat, itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Sakti menuturkan bahwa program pengembangan budidaya tersebut ditargetkan berjalan secara bertahap dan selesai dalam dua tahun ke depan. “2026 lah baru selesai. Tapi tahun ini dimulai kita ada 100 titik yang akan kita bangun,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 1.100 lokasi pada tahun depan. Untuk tahap awal, program tersebut dimulai di 65 titik terpilih dari target 100 KNMP dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,34 triliun. 

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP sekaligus Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda menjelaskan, rata-rata setiap kampung akan mendapat dukungan pembangunan sarana dan prasarana produksi senilai Rp 20,6 miliar. 

“Jadi per kampung itu berbeda-beda. Kalau Rp 1,34 triliun itu, kalau rerata dibagi 65 lokasi itu jatuhnya sekitar Rp 20,6 miliar per lokasi,” ujar Trian kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). 

Menurut Trian, fasilitas yang akan dibangun meliputi sarana produksi dari hulu hingga hilir. Namun begitu, terkait dengan jumlah anggaran di setiap lokasi tidak selalu sama, tetapi menyesuaikan kategori dan kebutuhan kampung tersebut. 

“Nanti di sana disesuaikan tentunya, kita akan membangun yang komplit sarana prasarana produksi dari hulu hingga hilir mungkin mencapai Rp 20,6 miliar tadi,” jelasnya.