Menko AHY Targetkan Analisis Dampak Kebijakan Zero ODOL terhadap Inflasi hingga Biaya Logistik Bakal Selesai Desember 2025

Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan bahwa analisis dampak kebijakan bebas dari truk Over Dimension Over Loading (ODOL) akan selesai pada Desember 2025.

Menko AHY menyebutkan dalam analisis yang sedang digarap Badan Pusat Statistik (BPS) itu nantinya akan menguliti perihal dampak kebijakan zero ODOL terhadap inflasi, perekonomian hingga biaya logistik.

"Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan odol terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025," kata Menko AHY dalam Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan di Jakarta, Senin (6/10).

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa dalam analisis yang sedang berjalan BPS akan menjadikan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sebagai sampelnya. Dua provinsi itu dipilih lantaran kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 30 persen.

Menko AHY menyebut di tengah kebijakan zero ODOL yang akan ditetapkan pemerintah marak narasi bahwa keputusan itu akan meningkatkan inflasi hingga biaya logistik. Ia tak menampik, namun ia menilai tak sepenuhnya kebijakan itu membawa dampak negatif.

"Kita melihat memang ada dampak, tetapi sebetulnya yang menarik adalah, jika kita bisa menertibkan sekaligus mengawal kebijakan zero ODOL ini, justru ada dampak positif pada ekonomi. Selama ini dikatakan bahwa nanti akan meningkatkan inflasi, akan meningkatkan biaya transportasi, benar," beber Menko AHY.

"Tetapi itu tidak utuh, kalau hanya dikatakan hanya akan berdampak negatif pada ekonomi. Justru dengan kebijakan yang tepat sasaran, kita ingin menormalisasi kendaraan, dan kita potret ada potensi re-investasi, terkait dengan transportasi angkutan barang ini, dan jika itu diletakkan atau dikembalikan untuk menggerakan industri dalam negeri, justru akan menghadirkan potensi yang sangat signifikan," imbuhnya.

Dalam hal ini, Menko yang menjabat juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bahwa penerapan zero ODOL akan berdampak positif pada pembukaan lapangan pekerjaan hingga bergeraknya UMKM. "Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif," tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan dapat menerapkan kebijakan Zero ODOL secara efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan ini sudah mundur belasan tahun dari sebelumnya sudah digagas mulai tahun 2009 seiring dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatur larangan pengoperasian kendaraan melebihi muatan dan dimensi.