Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 9 September 2025 | 03.25 WIB

Respons Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya: Belum Ada, Saya Optimalkan yang Ada

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang direncanakan bakal dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan pihaknya masih akan mengoptimalkan sistem yang ada tanpa harus membentuk lembaga baru. 

“Belum ada. Kayaknya disuka-suka saya katanya, saya tanya ‘Pak, gimana Pak?’ (menirukan gestur Presiden Prabowo). Boleh nggak saya obrak-abrik? (kembali menirukan gaya Prabowo). Gitu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh, apa nggak? Di sini gimana?” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (8/9). 

Purbaya menilai, bila BPN langsung berada di bawah presiden seperti isu yang beredar, hal itu akan berbeda dengan praktik di negara lain.

“Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden seperti yang anda dengar-dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat, kita sendirian, nanti aneh lagi,” ucapnya. 

Dia menekankan, dirinya tidak akan serta-merta mengutak-atik sistem lama hanya karena baru menjabat.

“Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru, yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya,” kata Purbaya. 

Purbaya menegaskan, pendekatannya adalah melihat apa yang sudah ada lalu mengoptimalkannya. Dia mengaku tak ingin membuat gebrakan dari nol, tetapi ingin melanjutkan saja. 

"Saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi,” tegasnya. 

Menurut dia, tidak perlu ada mesin baru yang diciptakan, melainkan memperbaiki mesin lama agar lebih maksimal.

“Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua di sini,” pungkasnya. 

Sebelumnya, kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat ke publik seiring dengan munculnya bocoran struktur BPN yang telah disusun Presiden Prabowo. 

Bocoran struktur BPN itu sebagaimana disampaikan Mantan Dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Kantor PBNU, Jakarta, pada Juni 2025. 

Dalam paparan pada acara tersebut, Edi menyebut, BPN yang dalam hal ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. BPN akan dipimpin Menteri Negara/Kepala BOPN. 

Libatkan Kapolri hingga Panglima TNI sebagai Pengawas

Satu hal yang menjadi perhatian, dalam struktur yang disusun bahwa BPN akan melibatkan pejabat ex officio sebagai dewan pengawas.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore