Tak Ada Kabar soal Gaji PNS di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

JawaPos.com – Momen pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan kerap menjadi salah satu momen yang paling ditunggu. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini kerap ada selipan soal kabar kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) di tahun depan.

Sayangnya, hari ini, angin segar tersebut tak berhembus. Lalu, bagaimana kejelasan nasibnya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk kebijakan terkait rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini terkait kebutuhan pegawai. Baik itu di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Mengingat, pada tahun ini, proses rekrutmen pun sudah berjalan.

"Jadi nanti tergantung kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah. Namun di saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan, di Jakarta, Jumat petang (15/8).

Diakuinya, sampai saat ini, pihaknya belum menyampaikan hal itu. "Kita belum melakukan perhitungan terkait hal itu. Terutama, untuk rekrutmen CPNS," katanya.

Hal ini juga ditekankan olehnya untuk kenaikan gaji ASN. Dia memberi sinyal tak akan ada kenaikan gaji untuk para abdi negara tahun depan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus pada program-program prioritas.

"Untuk gaji kita juga akan melihat kepada fiscal space yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Diantaranya, bidang pendidikan, pangan, energi, kesehatan, pertahanan, hingga perekonomian kerakyatan. Adapun total belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sedangkan, penerimaan negara ditarget sebesar Rp 3.147 triliun.