Bos Danantara Bakal Evaluasi Rencana Rekstrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Kereta Cepat Whoosh tiba di Stasiun Halim, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bakal melakukan evaluasi terkait rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat atau Whoosh rute Jakarta-Bandung.

Hal ini disampaikan Rosan guna merespons rencana Danantara yang akan masuk ke dalam konsorsium Kereta Cepat Jakarta Bandung guna membereskan utang pembangunannya.

Ia memastikan, evaluasi yang dilakukan Danantara ini tak lain agar aksi korporasi yang dilakukan bisa tuntas dan tidak hanya menunda masalah saja.

"Kita sedang evaluasi dan kalau kita melakukan aksi korporasi itu tuntas gitu ya. Jadi, bukan hanya sifatnya menunda masalah," kata Rosan kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (6/8).

Lebih lanjut, Rosan juga membeberkan pada saatnya nanti Danantara akan mengumumkan kepada publik terkait langkah-langkah yang diambil tersebut.

"Nanti pada saatnya kita akan umumkan langkah-langkah kita dalam rangka me-restrukturisasi dari KCIC atau Whoosh ini," lanjutnya.

Saat ditanya soal perpanjangan tenor utang kereta cepat, Rosan enggan menjawab detail. Ia dengan singkat meminta para awak media untuk menunggu hasil evaluasi yang sedang dilakukan Danantara. "Nanti, nanti kita laporkan hasilnya," pungkas Rosan.

Untuk diketahui, Kereta Cepat Jakarta Bandung diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 Oktober 2023. Secara resmi, KCJB bisa mulai melayani perjalanan untuk warga umum.

Sejak dilakukan proses pengerjaan proyek pada 21 Januari 2016 tepatnya tujuh tahun yang lalu, akhirnya Indonesia memiliki kereta Cepat yang dapat disejajarkan dengan Negara Maju di Asia, seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan.

Adapun biaya pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini tercatat mencapai USD 7,2 miliar atau sekitar Rp 108 triliun.

Anggaran ini membengkak dari perkiraan awal sekitar USD 5,13 miliar atau Rp 76 triliun. Pembengkakan biaya ini disepakati sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.