BPS Tunda Umumkan Angka Kemiskinan Indonesia Semester I 2025, ini Alasannya

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan untuk menunda pengumuman rilis angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan penduduk Indonesia sepanjang Semester I 2025 yang seharusnya digelar pada hari ini, Selasa (15/7). Pembatalan ini pun disampaikan secara mendadak oleh BPS jelang pengumuman resmi itu dilakukan. Menurut keterangan resmi BPS, penundaan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan ketepatan dan kualitas data.

"Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id) bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan," bunyi keterangan resmi BPS, Selasa (15/7).

Pihaknya pun memastikan akan segera mengumumkan kembali jadwal terbaru terkait Rilis Berita Resmi Statistik terkait Profil Kemiskinan di Indonesia Semester I 2025 dan Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Semester I 2025. "Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera," lanjutnya.

Selain itu, BPS juga mengatakan penyesuaian waktu rilis angka kemiskinan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaganya untuk menghadirkan data yang akurat dan tepercaya. "Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan tepercaya bagi seluruh pengguna data. Terima kasih," tutup pengumuman tersebut.

Untuk diketahui, rilis BPS terkait dengan angka kemiskinan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Biasanya akan diumumkan setiap Juli untuk angka kemiskinan sepanjang Semester I, kemudian akan kembali diumumkan pada Januari untuk angka kemiskinan sepanjang tahun dan Semester II. 

Sebelum rilis angka kemiskinan sepanjang Semester I 2025 diumumkan, pada April 2025 sempat heboh perbedaan antara jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan antara data Bank Dunia dan BPS. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara.

Meliputi, international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), USD 3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan USD 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Sedangkan, BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN).

Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. 

Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp 595.242 per bulan. 

Namun, perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp 2.803.590 per bulan.