Presidensi G20 Buka Peluang Keran Ekspor Produk UMKM

JawaPos.com – Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia. Untuk berkembangnya UMKM, bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.

Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional.

“Untuk mendorong UMKM, OJK bersama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS mendukung pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujar Greatman Rajab saat berbicara dalam diskusi Forwada yang digelar Virtual, Kamis, (24/2).

Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.

Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya menyebutkan tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp 83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa Salahsatu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM.

Menurutya, para pelaku UMKM adalah critical enggine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai 60,51% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%. "Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekpor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional. Dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 15,65%," pungkasnya.