Mendagri Tito Minta Wali Kota dan Bupati Jangan Cuek Soal Inflasi

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada wali kota dan bupati di setiap daerah untuk tidak cuek menghadapi persoalan terkait inflasi. Menurut Tito, sudah seharusnya inflasi menjadi isu prioritas untuk dikendalikan.

Bahkan, kata Tito, tidak hanya untuk wali kota dan bupati, melainkan juga pihak wewenang lainnya. Seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan.

"Kunci utama dalam pengendalian inflasi, jadikan isu ini prioritas. Tidak cuek, karena cueknya daerah tingkat dua itu akan jad beban provinsi," kata Mendagri dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (30/8).

Ia juga mengatakan, keterlibatan gubernur juga sangat penting dalam pengendalian inflasi di daerah. Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan perwakilan BPS dan Bank Indonesia di wilayah.

"Bekerja sama dengan perwakilan BPS dan BI di daerah masing-masing provinsi, tiap bulan mengekspos tingkat inflasi di per kabupaten/kota," ujarnya.

Kendati demikian, dalam penanganan inflasi ini, ia mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam berkomunikasi supaya tidak membuat publik panik.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus membuat masyarakat tetap tenang dan meyakini bahwa situasi tetap terkendali.

"Karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying, ramai-ramai membeli kemudian menyetok barang karena takut kenaikan harga dan lain-lain," pungkasnya.

Untuk diketahui, dari catatan BPS Pusat, dari 90 kota yang dihitung inflasinya sebanyak 67 kabupaten/kota telah mencapai di atas target 2022.

Daerah yang mencapai inflasi daerah lebih tinggi dari target 4 persen, diantaranya Serang 5,39 persen, Kotabaru 6,65 persen, Tanjung Selor 6,52 persen, Baubau 6,58 persen. Lalu, Pekanbaru 6,41 persen, Gunungkidul 6,70 persen, Bungo 6,94 persen, dan Bima 5,59 persen.