Intervensi Kenaikan Harga Tahu-Tempe: Awasi Importer, Genjot Produksi

JawaPos.com – Harga tahu dan tempe yang terkerek tidak terlepas dari kenaikan harga kedelai di level global. Sebagai komoditas yang 90 persen bergantung pada impor, pedagang tak punya pilihan selain mengikuti kenaikan harga agar tak merugi. Meskipun harus berhadapan dengan komplain konsumen.

Toni, 39, pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, termasuk yang harus menghadapi komplain konsumen. Bahkan, sebagian konsumen, khususnya yang biasa membeli dalam jumlah banyak, mengurungkan niat untuk membeli.

Pedagang asal Purbalingga itu biasanya menjual dua jenis tempe, yakni tempe berukuran kecil sekitar 25 cm dengan harga Rp 5.000 per papan dan tempe berukuran besar sekitar 35 cm seharga Rp 7.000 per papan. Untuk tahu, dia biasa menjual dengan harga Rp 4.000 per potong. Namun, karena harga dari pemasok naik sekitar 30 persen, Toni terpaksa menaikkan harga jual ke konsumen Rp 1.000 untuk tiap potong tempe dan tahu.

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada pengusaha gorengan yang biasa mengandalkan tempe dan tahu di ”etalase” jualannya. Asep, 26, penjual gorengan di sekitar Ciledug, Jakarta Selatan, terpaksa menyesuaikan ukuran produk gorengan tempe dan tahunya agar tetap dapat dijual dengan harga Rp 1.000 per biji.

Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhammad Ainun Najib menyatakan, kenaikan harga kedelai yang berujung naiknya harga tahu dan tempe di pasar harus segera mendapat perhatian pemerintah. ”Kemendag (Kementerian Perdagangan, Red) harus mampu mengintervensi importer untuk mengucurkan stok yang dimilikinya dengan harga yang sama,” ujarnya.

Pedagang mengaku memahami penjelasan pemerintah bahwa harga kedelai di level global, khususnya per Desember, terpantau meningkat. Sebelumnya Kemendag membeberkan bahwa pembeli kedelai Amerika Serikat (AS) terbesar dengan porsi hingga 60 persen, yakni Tiongkok, menaikkan pembelian pada periode 2020/2021. Tiongkok menjadi pembeli kedelai AS sebanyak 58 persen dari total ekspor kedelai AS hingga 10 Desember 2020.

Di luar isu global itu, pedagang meminta Kemendag mendisiplinkan distribusi stok kedelai yang saat ini diklaim ada sekitar 450.000 ton di gudang importer. Kemendag menyebut stok itu cukup untuk industri tahu dan tempe dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

”Tapi, fakta di lapangan menunjukkan, importer memberlakukan harga kedelai yang sudah naik kepada para perajin (baca: produsen, Red), bukan harga berdasar pembelian sebelumnya. Kalau stok yang dimiliki sudah diimpor dari tahun lalu, terus diberlakukan harga yang sekarang itu namanya tidak adil,” keluh Ainun.

Ikappi meminta Kemendag tegas mengintervensi importer agar stok yang dimiliki bisa dijual dengan harga lama, bukan harga terkini. ”Dengan demikian, stok dua bulan yang akan datang harusnya tidak memengaruhi harga kenaikan internasional, masih menggunakan harga yang lama,” tandasnya.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun. Dia mendorong pemerintah meningkatkan produksi kedelai lokal dan pengendalian impor. Itu menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri. Mengingat, pemerintah masih kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.

Kementerian Pertanian (Kementan) sempat menarget produksi kedelai bisa mencapai 2,8 juta ton pada 2019. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,4 juta ton. Namun, hingga Oktober 2019 realisasinya baru 480 ribu ton. Hanya 16,4 persen dari target. Begitu pula pada 2018, dari target 2,2 juta ton, produksi kedelai cuma 982.598 ton.

”Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi petani kedelai terlibas oleh kebijakan pasar bebas tahun 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70 sampai 75 persen kebutuhan kedelai, tetapi saat ini terbalik karena sekitar 70 sampai 75 persen kini dari impor,” ungkap alumnus doktoral Universitas Airlangga tersebut.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya berkomitmen segera meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Dengan begitu, tidak terus-terusan bergantung pada impor.

Dalam rapat koordinasi dan MoU pengembangan serta pembelian kedelai nasional awal pekan ini, Syahrul menyatakan bakal mengejar produksi dalam waktu 200 hari atau dua kali masa tanam. ”Kami coba lipat gandakan,” ucapnya.

Syahrul menegaskan, produksi kedelai dalam negeri harus bisa bersaing, baik kualitas maupun harga. Salah satunya melalui perluasan area tanam. Memang saat ini pengembangan kedelai oleh petani sulit dilakukan. Sebab, petani lebih memilih menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurti menyampaikan, menjelaskan, konsumsi kedelai di Indonesia terdiri atas dua macam: kedelai utuh dan kedelai yang dihancurkan. Konsumsi kedelai utuh misalnya digunakan untuk produksi tempe.

Konsumsi jenis itulah yang kerap memicu masalah. Masyarakat saat ini cenderung memilih tempe yang tampilan kedelainya rapi, warnanya ngejreng, dan ukurannya sama.

Menurut dia, perlu ada inovasi supaya tempe tidak hanya terbuat dari kedelai. Tetapi juga bisa dicampur dengan kacang-kacangan atau bahan lainnya.

Di bagian lain, Bareskrim dan Satgas Pangan Polri mendalami potensi adanya penimbunan kedelai yang berimplikasi pada naiknya harga. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Satgas Pangan Polri telah turun di sejumlah wilayah untuk memeriksa gudang importer kedelai dan distributornya. ”Wilayahnya di Cikupa, Cengkareng, dan Bekasi,” katanya.

Satgas Pangan juga telah menginstruksi satgas wilayah di tiap polda untuk melakukan pengecekan. Mulai harga, ketersediaan, hingga UMKM pengolah kedelai. ”Dilihat semua dari impor hingga distribusi,” ujar dia.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helmy Santika menambahkan, saat ini Polri telah memiliki data dan analisis ketersediaan kedelai dibandingkan dengan kebutuhan kedelai secara nasional. ”Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan lembaga lainnya untuk lihat dugaan penimbunan serta permainan harga,” ucapnya.

Photo

GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS

Produksi di Jatim

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Edi Purwanto mengatakan, untuk mengurai fluktuasi harga kedelai, harus dilakukan dari hulu hingga hilir. ”Petani kedelai lokal harus dibangkitkan agar ketergantungan terhadap kedelai impor bisa ditekan,” tuturnya kemarin.

Saat ini produksi kedelai lokal secara nasional pada 2020 hanya mencapai 320 ribu ton per tahun. Di sisi lain, kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton per tahun. Lalu, produksi kedelai Jatim 2020 mencapai 57.235 ton per tahun dan kebutuhan kedelai Jatim mencapai 447.912 ton per tahun. ”Untuk menutupi kekurangan itu tentu dari impor dan jumlahnya sangat besar,” ujarnya.

Menurut Edi, untuk menghilangkan ketergantungan terhadap kedelai impor, petani kedelai lokal perlu didorong. Terlebih, saat ini sudah ada perusahaan lokal yang berhasil mengembangkan benih kedelai kualitas unggul dengan produktivitas yang cukup tinggi di Jember, yaitu PT Taro Tama Nusantara (TTN). ”Kedelai ini kan tanaman tropis sehingga produktivitasnya rendah jika ditanam di Indonesia,” ungkap dia.

Jika di Amerika produktivitas tanaman kedelai bisa mencapai 5 ton per hektare, di Indonesia produktivitasnya hanya mencapai 1,3 ton hingga 1,5 ton per hektare. ”Dengan rekayasa pembenihan, produktivitas benih kedelai yang dihasilkan PT TTN ini bisa mencapai 3 ton hingga 3,2 ton per hektare,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulistyo mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi kedelai. Salah satunya, sejumlah petani memilih beralih fungsi lahan. Petani menilai menanam tanaman padi dan jagung masih lebih menguntungkan dari sisi biaya usaha tani daripada kedelai yang kurang mendapatkan insentif dari pemerintah. ”Kedelai selalu minus karena merupakan tanaman subtropis sehingga kalau menanam membutuhkan biaya yang lumayan besar,” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/XzYWvhkjNhw