Kadin Optimistis UU Ciptaker Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah

JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyatakan upaya pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan instrumen UU nomor 11 tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua Komite Humas Kadin Jatim Riko Abdiono menuturkan, UU Cipta Kerja diyakini dapat menggairahkan iklim investasi di daerah dan pusat. Alasannya, terdapat beberapa poin UU Cipta Kerja yang dianggap dapat menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Minimal, belanja pemerintah, belanja masyarakat, dan investasi yang khususnya menyangkut kemudahan perizinan usaha.

"Jika jumlah pengusaha kembali bangkit maka otomatis dapat kembali menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Artinya akan menggairahkan iklim investasi dunia kerja di daerah dan pusat," kata Riko Abdiono dalam dalam webinar tentang UU Omnibus Law jawaban pandemi, seperti dikutip dalam keterangan pers, Kamis (3/12).

Menurut dia, Undang-undang sapu jagat itu diyakini bisa membantu membangkitkan dan membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya usaha-usaha baru, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Bisa membangkitkan UMKM yang sempat terpuruk, industri kreatif, jual beli online, dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru akan menciptakan tambahan lapangan kerja. Ini sangat positif bagi kebangkitan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Riko Abdiono melanjutkan, UU Cipta Kerja sebenarnya cukup memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia. Karena, sejauh ini masih banyak pengusaha yang mengeluh rumitnya berinvestasi, terutama terkait soal perizinan. "Ini yang diperlukan Kadin, karena masuknya investasi akan menambah lapangan pekerjaan," tuturnya.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ali Imron mengatakan, tinggal sekarang upaya pemerintah untuk mengarahkan kepada implementasi UU Cipta Kerja. "Kalau bicara konteks pembangunan. Harus berjalan beriringan. Jika memang kesejahteraan itu yang jadi utama," kata Ali Imron.

Dia setuju ada satu bab di UU Cipta Kerja itu yang menyasar pada kesejahteraan melalui ekonomi lokal. Tinggal sekarang langkah yang harus dilakukan yakni intervensi bersifat struktural. Caranya, dengan petunjuk teknis di lapangan melalui juknis dan peraturan lain. "Maka kebijakan ini harus ekuivalen atau dari atas ke bawa," tegasnya.

Kemudian masyarakat diberi edukasi tentang manfaat dari UU Cipta Kerja, seperti pengertian mana yang fakta dan hoaks. "Makanya, dengan upaya pemerintah masif mensosialisasikan manfaat UU Cipta Kerja ke masyarakat, supaya masyarakat paham dan mengerti pentingnya UU tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Akademisi sekaligus Pengamat Ekonomi Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Dr Metiana Indrasari menilai UU Cipta Kerja menguntungkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, ada sejumlah pasal di undang-undang itu yang memberi akses dukungan dan kemudahan bagi UMKM.

Baca juga:

• Jokowi: Setiap Restorasi Seringkali Menimbulkan Kekhawatiran


• Marwan Jafar: Perlu Data Terpadu untuk Penguatan UMKM

Dia mencontohkan di pasal 92 sampai 95. Dalam pasal-pasal itu disebutkan, UMKM mendapatkan fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan. "Kemudian di pasal 96-104 UMKM dipastikan memberi pendampingan dan fasilitas," ujar Metiana Indrasari.

Dia optimistis, kemudahan yang di dapat UMKM dari UU ini bisa membantu membangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Mengingat perannya sejak tahun 1990-an cukup besar dalam membangun perekonomian Indonesia. "Para pelaku UMKM kalau kita lihat, memang sudah teruji dari tahun 1990-an cukup besar, cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia," imbuhnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRwTgkVvjVw