UU Ciptaker
Jika Aturan Baru JHT Diberlakukan, Buruh Ancam Demo Besar-besaran
“Sudah selayaknya 1×7 hari atau satu minggu Menaker mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Jangan main-main lagi,” ucap Said Iqbal.
Tolak JKP, Said Iqbal Sarankan Pemerintah Beri Asuransi Pengangguran
Soal UU Ciptaker, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Regulasi Nasional
Berita Hari Ini
Jika Aturan Baru JHT Diberlakukan, Buruh Ancam Demo Besar-besaran
“Sudah selayaknya 1×7 hari atau satu minggu Menaker mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Jangan main-main lagi,” ucap Said Iqbal.
Tolak JKP, Said Iqbal Sarankan Pemerintah Beri Asuransi Pengangguran
Menurut KSPI, lebih baik pemerintah membuat program asuransi pengangguran bagi masyarakat yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemenaker Ungkap Dua Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja
Dua permasalahan yang terdapat dalam isu tantangan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. yakni bonus demografi dan adanya revolusi industri 4.0.
Soal UU Ciptaker, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Regulasi Nasional
Ketua DPP Partai Nasdem Atang Irawan, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum
Putusan Jalan Tengah yang Membingungkan
Putusan MK tidak memerinci apa saja yang perlu diperbaiki pada UU Cipta Kerja. Sebab, putusan MK hanya menyebut soal proses, bukan hasil.
Pasca Putusan MK soal UU Ciptaker, Jokowi Jamin Investasi Aman
Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat mendapat tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo.
Badan Kajian DPR Akan Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker
“Selama beberapa hari, Badan Kajian DPR sudah membuat kajian,”
Komisioner Komnas HAM Desak Revisi Libatkan Partisipasi Publik
Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Ciptaker setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat.
Buruh-Pemerintah Masih Beda Pendapat soal Aturan Turunan UU Ciptaker
Perdebatan tentang status hukum Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih berlanjut. Kalangan buruh masih meyakini bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 batal.
Buruh Minta Dilibatkan Bahas Revisi UU Cipta Kerja
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) selaku penggugat UU Cipta Kerja memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Revisi UU PPP
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.
YLBHI: Putusan MK Berarti Pemerintah Tak Bisa Berlakukan UU Ciptaker
YLBHI bersama 17 LBH menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945
Sidang Dewan Pengupahan Selesai, Begini Opsi Usulan UMK Gresik 2022
Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2022 sudah selesai. Bahkan, telah ditandatangani oleh dewan pengupahan.
BEM UI Gelari Jokowi King of Lips Service, Rektorat Minta Penjelasan
“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu,” bunyi siaran pers BEM UI.
Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Bertentangan dengan UUD 1945
“UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Airlangga.