Marwan Jafar: Perlu Data Terpadu untuk Penguatan UMKM

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mengatakan, sejauh ini belum ada data terpadu dan yang disepakati dipakai buat menangani pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) secara lebih baik, khususnya di Kementerian Koperasi dan UKM.

"Big data atau data besar sola UMKM itu juga mesti bisa memetakan jelas mana kluster UMKM yang sungguh sehat, setengah sehat, tidak sehat dan sebagainya," ujar Marwan pada diskusi intensif bersama BNPB, (24/11) di Jakarta, bertema 'Memberdayakan UMKM di Tengah Pandemi'.

Sebab, krisis yang terjadi saat ini, menurutnya, sangat berbeda dengan Krisis 98 yang hanya menyentuh ekonomi dan politik, tanpa adanya krisis kesehatan. Karena itu, untuk menolong UMKM, solusinya, Kementerian Koperasi dan UKM harus mampu menjadi konduktor yang bisa mengorkestrasi penguatan UMKM.

Marwan menjelaskan, bersama koleganya di Komisi VI DPR juga sudah merekomendasikan agar status atau kelas Kemenkop-UKM ditingkatkan kewenangan dan nomenklaturnya dari kelas C menjadi B, sehingga tupoksinya bisa menjadi lebih jelas buat merealisasikan program pemerintah.

• Baca Juga: Sebelum Menteri KKP Ditangkap KPK, Elite Golkar Pernah Ngomong Begini

"Ambil contoh, di tengah Pandemi kementerian ini dipercaya menyalurkan dana UMKM dari Program Pemulihan Ekonomi Nsional (PEN) senilai Rp 20 hingga Rp 22 triliun. Termasuk penyalurannya melalui digitalisasi. Namun yang kita temui di lapangan, teman-teman UMKM mengalami tidak mudah dan masih berbelit syaratnya saat mengurus di lapangan melalui perbankan. Bahkan ada makelar yang dengan mudah mengajukan lima sampai sepuluh proposal atas nama UMKM," ujar wakil rakyat dari dapil Jateng 3 ini.

Politikus PKB itu juga mengingatkan, saat ini para pelaku UMKM sangat terpukul dengan membanjirnya sejumlah komoditas maupun barang-barang impor. Mulai dari impor gula, bawang putih, garam hingga baju batik.

"Para perajin batik kita di Pekalongan, Jogja-Solo, Madura dan Kalimantan kalah bersaing dengan harga murah batik impor yang djual di Tanah Abang," ujar Marwan.

Karena itu Marwan meminta agar segera menutup keran impor. Berikan kesempatan pada pengusaha lokal untuk memproduksinya. "Presiden saya dengar kan sudah memberi arahan terkait pengurangan impor ini. Artinya, jangan sampai kita hanya menjadi pasar terus-menerus atas barang dari negara lain," tutur Marwan yang merupakan mantan Menteri Desa-PDTT.

Sementara itu terkait dangan UU Cipta Kerja yang antara lain akan mengundang investasi ke kawasan industri baru di Batang, Subang, dan Brebes, Marwan mengingatkan agar kalangan UMKM juga bisa ikut ambil bagian.

"Khususnya dalam konteks membangun industri mandiri yang tentu mesti melibatkan dan dimulai dari UMKM. Apalagi sudah satu atau dua dekade kita mengalami kondisi deindustrialisasi," tukasnya.

Sementara itu pembicara lainnya, peneliti Indef Askar menyarankan, buat jangka pendek ke depan, agar kalangan UMKM juga mampu melakukan manajemen resiko secara cerdas. Sedangkan pihak pemerintah diimbau untuk memperbaiki beberapa kebijakan mulai dari memutakhirkan data kategorisasi UMKM, sebagai mana yang dikritisi Marwan.

"Di kampung saya Sumatera Barat ini, kemarin saya lihat orang masih mengantri mendapat bantuan UMKM. Mereka ternyata bisa ikut antre meskipun sejatinya bukan pelaku UMKM karena mendapat rekomendasi dari kepala desa atau nagari yang seperti makelar saja," ungkapnya.

Menanggapi peneliti Indef tentang perbaikan kebijakan pemerintah, Marwan mengungkapkan, pada setiap rapat kerja di Komisi VI dengan mitra kerja pemerintah, pihak DPR selalu menyetujui kebijakan maupun anggaran terkait memperkuat UMKM sepanjang akuntabel.

"Kuncinya adalah pangkas regulasi dan birokrasi yang berbelit, termasuk akses permodalan. Kita butuh para 'eksekutor' yang baik di lapangan dan pengawalan yang kuat buat membantu UMKM kita," ujarnya.